Presiden Prabowo Hadir Langsung di Sidang Majelis Umum PBB
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, hadir secara langsung dalam Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, pada Selasa (23/9/2025). Ini menjadi pertama kalinya seorang presiden RI hadir secara langsung dalam sidang tersebut dalam sepuluh tahun terakhir. Sebelumnya, Presiden ke-7 Joko Widodo sering absen dan hanya dua kali menyampaikan pidato secara online.
Dalam kesempatan ini, Prabowo tampil dengan pakaian jas berwarna biru gelap lengkap dengan peci hitam. Ia mendapat urutan ketiga dalam daftar pidato setelah Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva dan Presiden AS Donald Trump.
Tantangan yang Diangkat dalam Pidato
Dalam pidatonya, Prabowo mengawali dengan membahas tantangan besar dunia yang dipenuhi oleh rasisme dan kebencian. Menurutnya, hal-hal ini telah dialami bangsa Indonesia sejak lama. Kebodohan manusia, menurut Prabowo, disulut oleh ketakutan, rasisme, kebencian, penindasan, dan apartheid yang mengancam masa depan bersama.
“Negara saya mengenal penderitaan ini. Selama berabad-abad, bangsa Indonesia hidup di bawah penjajahan, penindasan, dan perbudakan,” ujar Prabowo.
Ia juga menyampaikan bahwa bangsa Indonesia pernah mendapat perlakuan tidak pantas melebihi seekor hewan walau berada di negeri sendiri. Oleh karena itu, Prabowo menilai bahwa orang Indonesia paham betul apa arti keadilan yang direbut.
Selain itu, ia menyampaikan upaya Indonesia untuk melawan kelaparan, penyakit, dan kemiskinan. Prabowo juga menyinggung peran PBB yang selalu hadir membantu negara-negara yang membutuhkan uluran tangan.
Solusi untuk Perdamaian di Palestina
Prabowo kembali menyinggung konflik antara Palestina dan Israel dalam pidatonya. Sebelumnya, ia juga membahas isu ini saat berpidato di Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara di Markas Besar PBB, Senin (22/9/2025).
Menurut Prabowo, Indonesia mendukung solusi dua negara atau two state solution. Ia menegaskan bahwa Palestina harus segera merdeka dan Israel harus diakui. Namun, Israel tetap perlu mendapat penghormatan serta dijamin keselamatan dan keamanannya.
Prabowo menambahkan bahwa perdamaian yang sesungguhnya dapat tercipta berkat solusi dua negara. Ia yakin bahwa pendekatan ini tidak akan menimbulkan kebencian dan kecurigaan.
“Hanya dengan demikian kita dapat mewujudkan perdamaian yang sejati, perdamaian yang nyata, tanpa kebencian, tanpa kecurigaan. Satu-satunya solusi adalah solusi dua negara ini,” ujar Prabowo.
Ia juga menyampaikan bahwa dua keturunan Nabi Ibrahim harus hidup dalam rekonsiliasi, perdamaian, dan harmoni. Semua agama seperti Arab, Yahudi, Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, harus hidup sebagai satu keluarga manusia.
Pandangan Mengenai Hak Asasi Manusia
Dalam pidatonya, Prabowo meminta umat manusia bersatu meskipun berbeda bangsa, ras, dan agama. Ia menyampaikan bahwa seluruh umat manusia adalah satu keluarga besar yang memiliki hak asasi yang sama.
Menurut Prabowo, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki hak asasi untuk hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan. Ia juga menyatakan bahwa prinsip kesetaraan manusia adalah kebenaran universal yang bisa membawa jalan ke arah kemajuan dan keadilan secara global.
Pengaruh Kehadiran Prabowo di Sidang PBB
Guru Besar Hukum Internasional UI, Prof Hikmahanto Juwana, menyatakan bahwa kehadiran Prabowo jelas membawa pengaruh baik untuk Indonesia maupun kawasan. Menurutnya, kondisi geopolitik saat ini sedang tidak stabil, dan ada kekuatan-kekuatan yang menggunakan power yang sulit dikendalikan oleh negara-negara lain maupun PBB.
“Ini sangat penting dan yang kedua, dunia sedang menanti negara yang memang politik luar negerinya adalah bebas aktif,” ujar Hikmahanto.
Ia mencontohkan keberadaan AS yang sulit dipercaya dalam membicarakan masalah di Gaza. Demikian pula, kepercayaan terhadap China terkait tantangan perang dagang. Kondisi-kondisi ini mendorong dunia mencari figur negara yang menganut politik bebas-aktif seperti Indonesia.
“Mereka (negara bebas-aktif) tidak akan berpihak, tetapi sangat aktif dalam memunculkan ide-ide, seperti itu,” jelasnya.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!