Peran Pemerintah dalam Pengaturan Royalti yang Tegas
Ariel Noah, seorang musisi ternama di Indonesia, mengajak pemerintah untuk bersikap lebih tegas terkait pembayaran royalti, khususnya dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pembayaran hak pertunjukan. Menurutnya, para penyanyi bukanlah pihak yang wajib membayar royalti tersebut. Hal ini disampaikan oleh Ariel dalam rapat konsultasi DPR bersama Kementerian Hukum dan HAM serta Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (21/8/2025).
Ariel menjelaskan bahwa permasalahan royalti ini awalnya muncul dari kasus Agnez Mo yang dinyatakan bersalah karena menyanyikan lagu "Bilang Saja". Ia kemudian diminta untuk membayar uang sebesar Rp1,5 miliar, namun putusan tersebut akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung.
"Sampai saat ini kami sebenarnya ingin meminta pernyataan lebih lanjut dari pemerintah, mungkin karena pernyataan di Mahkamah Konstitusi sendiri juga masih belum kuat ternyata," kata Wakil Ketua Umum Vibrasi Suara Indonesia (VISI) itu.
Polemik Royalti Masih Menghantui Penyanyi
Menurut Ariel, kejelasan tentang siapa yang harus membayar royalti sangat penting, karena ketidaktegasan pemerintah terkait royalti masih menghantui para musisi di tanah air. Ia berharap adanya pernyataan yang jelas bahwa penyanyi bukan pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran performing rights.
Ariel menegaskan bahwa hingga saat ini masih banyak penyanyi yang menjadi 'korban' dari aturan yang belum jelas. Ia bahkan mengungkap ada penyanyi yang digugat saat membawakan lagu "Tabola Bale".
"Menurut kami itu penting, karena apa? Karena terhitung sampai hari ini, baru tadi pagi masih ada satu somasi lagi ke penyanyi untuk membayarkan performing rights," ujar Ariel.
Ia menambahkan bahwa sampai saat ini masih ada kegelisahan di kalangan penyanyi, karena mereka berusaha mewakili semua penyanyi, bukan hanya yang profesional saja.
Pembayaran Royalti Hanya Dilakukan LMKN Sampai RUU Hak Cipta Rampung
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengusulkan agar seluruh pembayaran royalti dapat dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) hingga Rancangan Undang-Undang Hak Cipta selesai. Ia menargetkan agar perubahan terhadap UU Hak Cipta selesai dalam dua bulan ke depan.
Dasco juga meminta LMKN untuk menarik semua delegasi penarikan royalti, sehingga bisa berkonsentrasi terhadap pembahasan RUU Hak Cipta dalam dua bulan ini.
"Saya menawarkan juga bahwa dalam waktu dua bulan itu LMKN agar menarik semua delegasi penarikan agar terkonsentrasi di LMKN supaya yang lain-lain berkonsentrasi untuk membahas undang-undang," ujar Ketua Harian Partai Gerindra itu.
Dasco Minta LMKN Melakukan Audit
Selain itu, Dasco meminta LMKN melakukan audit agar lebih transparan dalam mengurus masalah royalti. Harapannya, para penyanyi dan pencipta lagu bisa mendapatkan hak dan manfaatnya secara benar.
"Kalau perlu itu yang namanya audit dilakukan supaya ke depan transparansi itu bisa terjadi sehingga penyanyi, pencipta lagu itu bisa mendapat hak dan manfaatnya dengan benar," ujarnya.
Menurut Dasco, langkah ini perlu dilakukan guna menghentikan polemik royalti di masyarakat. Banyak masyarakat yang takut dengan polemik pembayaran royalti tersebut.
"Supaya dalam dua bulan ini juga kegaduhan di dunia royalti bisa agak adem gitu. Jangan sampai rakyat udah gak bisa denger musik lagi. Kita menyanyi juga takut salah walaupun suara jelek kadang-kadang kan jadi takut salah kena royalti lagi nanti," tambahnya.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!