Aroma Korupsi di Proyek Whoosh: Tanah Negara Dijual ke Asing

Penyelidikan KPK terhadap Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan pembebasan lahan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang dikenal dengan nama Whoosh. Penyelidikan ini dimulai sejak awal tahun 2025 dan menunjukkan adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan tanah tersebut.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan bahwa pihaknya masih dalam tahap penyelidikan dan belum bisa memberikan informasi lebih rinci mengenai lokasi spesifik lahan yang dibebaskan. Ia menjelaskan bahwa kasus ini mencakup wilayah seperti Halim, Bandung, maupun daerah-daerah di antaranya.

“Ini sepanjang ini ya, apakah yang di Halim atau di mana, atau juga di Bandung atau di antara itu, sepanjang itu ya, itu yang sedang kami tangani,” ujarnya.

Tanah Negara yang Dijual ke Negara

Dalam penyelidikan ini, KPK menduga ada tanah yang seharusnya milik negara yang kemudian dijual kembali oleh oknum tertentu ke pihak lain. Menurut Asep, hal ini menjadi indikasi adanya penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara.

“Ada oknum-oknum, di mana yang seharusnya ini milik negara, tetapi dijual lagi ke negara,” kata Asep.

Selain itu, ia menyebutkan bahwa tanah-tanah milik negara tersebut tidak dijual sesuai dengan harga pasar. Bahkan, harga yang ditawarkan jauh lebih tinggi dari nilai sebenarnya. Padahal, tanah-tanah tersebut digunakan untuk proyek pemerintah, sehingga seharusnya negara tidak perlu membayar biaya tambahan.

“Kalaupun itu misalkan kawasan hutan, ya dikonversi nanti dengan lahan yang lain lagi, seperti itu,” katanya.

Permintaan Pengembalian Keuntungan

Selain masalah tanah yang diduga milik negara, KPK juga menemukan indikasi adanya penggelembungan anggaran atau mark-up dalam proses pembebasan lahan untuk proyek Whoosh. Asep menegaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini diminta untuk mengembalikan keuntungan yang diperoleh secara tidak wajar.

“Artinya misalkan pengadaan lahan nih, nah orang itu misalkan di pengadaan lahan yang harusnya di harga wajarnya 10, lalu dia jadi 100, kan jadi enggak wajar itu. Nah, kembalikan dong, negara kan rugi,” ujar Asep.

Ia menambahkan bahwa jika harga yang seharusnya hanya 10, maka harusnya tidak sampai 100. Jika terjadi demikian, maka pihak yang bersangkutan harus mengembalikan selisihnya.

“Yang harusnya negara hanya membeli tanah itu dengan harga 10, kemudian harus mulai dengan harga 100, balikin,” katanya.

Tindakan yang Dilakukan KPK

Meski sedang melakukan penyelidikan, KPK tetap memperbolehkan proyek Whoosh berjalan sebagaimana mestinya. Namun, langkah-langkah pencegahan dan pengawasan akan terus dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana dan pelanggaran hukum.

Penyelidikan ini menunjukkan komitmen KPK dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek infrastruktur besar. Dengan adanya tindakan tegas terhadap pelaku korupsi, diharapkan dapat mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.