Atur inflasi, Pemprov Papua Barat tingkatkan koordinasi lintas sektor

Pertemuan Strategis TPID dan TP2DD di Sorong

Pemerintah daerah Provinsi Papua Barat Daya terus berupaya untuk memastikan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui pertemuan strategis antara Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Pertemuan ini menjadi momen penting dalam mengevaluasi dan merancang kebijakan pengendalian inflasi yang lebih efektif.

Pentingnya Koordinasi Lintas Sektor

Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, membuka acara High Level Meeting tersebut di Kota Sorong pada hari Kamis, 26 Februari 2026. Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait seperti forkopimda, perwakilan bank, pimpinan perangkat daerah, instansi vertikal, serta pemangku kepentingan lainnya.

Dalam sambutannya, Wagub menekankan bahwa pengendalian inflasi harus dilakukan secara komprehensif. Hal ini mencakup pemantauan Indeks Perkembangan Harga (IPH), komoditas penyumbang inflasi, serta dinamika distribusi dan pasokan di wilayah Papua Barat Daya. Ia juga menegaskan bahwa langkah pengendalian inflasi tidak boleh hanya bersifat reaktif, tetapi harus bersifat preventif dan berkelanjutan.

Peran Pemerintah dan Stakeholder

Menurut Wagub, pengendalian inflasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk dunia usaha dan masyarakat. Ia menyoroti bahwa stabilitas harga merupakan fondasi daya beli masyarakat. Jika inflasi terkendali, maka kesejahteraan masyarakat dapat terjaga, pertumbuhan ekonomi tetap stabil, dan iklim investasi semakin kondusif.

Selain itu, pemerintah daerah dan Bank Indonesia menyepakati komitmen bersama untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan sektor perekonomian di Papua Barat Daya.

Diskusi dan Evaluasi Bersama

Acara ini dilanjutkan dengan pemaparan materi, diskusi, serta sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif dan konstruktif. Berbagai topik dibahas, mulai dari indikator inflasi hingga strategi peningkatan digitalisasi di wilayah ini.

Beberapa hal yang menjadi fokus pembahasan antara lain: * Peningkatan koordinasi antar sektor untuk memastikan ketersediaan pasokan barang dan jasa. * Upaya menjaga keterjangkauan harga melalui pengawasan pasar dan pengelolaan distribusi. * Pembangunan komunikasi publik yang efektif guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengendalian inflasi.

Komitmen untuk Masa Depan yang Lebih Baik

Komitmen kuat dan langkah konkret diperlukan untuk menjaga inflasi demi kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, diharapkan inflasi dapat terkendali secara efektif dan berkelanjutan.

Pertemuan ini menjadi awal dari langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh semua pihak terkait. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung.