Australia Desak Israel Tanggung Jawab atas Krisis Kemanusiaan Gaza

Pemimpin Australia Minta Israel Mengakui Tanggung Jawab atas Kekerasan di Jalur Gaza

Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, mengingatkan Israel untuk mengakui "bagian tanggung jawabnya" atas krisis kemanusiaan yang terjadi di wilayah Jalur Gaza. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi PBB tentang Palestina di New York City, menjelang sidang ke-80 Majelis Umum PBB.

Albanese menegaskan kembali permintaannya agar terjadi gencatan senjata di kawasan tersebut. Ia menyebutkan bahwa puluhan ribu warga sipil telah tewas, termasuk anak-anak, yang tidak mendapatkan bantuan penting. Bahkan, para pekerja bantuan dan jurnalis juga turut menjadi korban, termasuk warga Australia yang tengah berusaha melaporkan situasi di lapangan.

Selain itu, ia mengkritik penyebaran permukiman ilegal di Tepi Barat yang terus berkembang, serta meningkatnya kekerasan dari para pemukim. Menurutnya, ancaman pencaplokan sebagian wilayah Palestina dapat menghancurkan peluang solusi dua negara yang selama ini diusung sebagai jalan keluar dari konflik ini.

“Tindakan semacam ini berisiko menghancurkan proses perdamaian yang ada saat ini,” ujarnya. Ia menekankan bahwa diperlukan perubahan arah untuk memutus siklus kekerasan dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua pihak.

Australia, sebagai salah satu negara yang mengakui Palestina, memberikan dukungan kepada aspirasi rakyat Palestina. Albanese menekankan bahwa pengakuan ini bukan hanya sekadar upaya untuk mendapatkan suara di lembaga internasional, tetapi juga merupakan bentuk harapan akan adanya tempat yang bisa disebut sebagai rumah.

Baru-baru ini, penyelidik PBB menyimpulkan bahwa Israel melakukan genosida di Gaza. Data menunjukkan bahwa lebih dari 65.300 warga Palestina telah tewas sejak Oktober 2023. Mayoritas korban adalah warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak.

Di sisi lain, jumlah jurnalis Palestina yang tewas di wilayah kantong pesisir yang terkepung tercatat sebanyak 249 orang, menurut laporan Kantor Media Pemerintah Gaza. Situasi ini menunjukkan betapa berbahayanya lingkungan kerja bagi para jurnalis yang berupaya memberikan informasi yang akurat tentang kondisi di Gaza.

Pernyataan Albanese menunjukkan komitmen Australia untuk mendukung solusi damai dan perlindungan hak asasi manusia. Ia menekankan pentingnya dialog antar pihak yang terlibat dalam konflik, serta kebutuhan untuk menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam setiap langkah yang diambil.

Dengan situasi yang semakin memburuk, tekanan internasional terhadap Israel semakin meningkat. Negara-negara lain juga mulai mengecam tindakan militer yang dilakukan oleh Israel, terutama terkait dengan dampak terhadap penduduk sipil dan pelanggaran hukum internasional.

Pemimpin Australia menyerukan kebijakan yang lebih bijaksana dan transparan, serta partisipasi aktif dari komunitas internasional dalam menyelesaikan konflik ini. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta stabilitas jangka panjang di kawasan tersebut.