Kritik terhadap Komitmen Reformasi Polri
Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, mengecam komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reformasi kepolisian. Ia mempertanyakan apakah rencana pembentukan Komite Reformasi Polri yang diumumkan oleh Prabowo benar-benar akan dilaksanakan.
Ray mengungkapkan bahwa pada bulan September lalu, Prabowo berjanji akan mereformasi kepolisian di hadapan tokoh Gerakan Nurani Bangsa. Namun, setelah dua minggu berlalu, geliat pemerintah tampak melemah. Meskipun beberapa nama calon anggota tim reformasi mulai muncul, hingga tiga minggu kemudian, hanya nama-nama tersebut yang terlihat tanpa ada tindakan nyata.
Ray juga menyebut bahwa Prabowo disebut-sebut akan mengumumkan nama-nama yang masuk Komite Reformasi Polri setelah pulang dari sidang umum PBB. Namun, kenyataannya, hingga saat ini, tidak ada pengumuman resmi. Bahkan, setelah satu bulan berlalu dan dua kali Prabowo pulang dari luar negeri, semangat reformasi terasa semakin jauh.
Ia menegaskan bahwa alasan penundaan pembentukan Komite Reformasi Polri karena polisi sendiri telah membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri. Namun, ia menilai bahwa alasan ini tidak dapat diterima. Selama lebih dari 20 tahun, polisi diberikan kesempatan untuk mereformasi diri sendiri, tetapi justru semakin menjauh dari tujuan awalnya.
Menurut Ray, Polri kini terlihat dekat dengan kekuasaan dan menjauh dari masyarakat. Bahkan, sering kali menahan warga yang kritis. Dalam satu bulan terakhir, polisi telah menahan 945 aktivis yang diduga terlibat dalam kerusuhan. Namun, dalam satu tahun terakhir, sulit menemukan data tentang jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh polisi.
Penundaan Pengumuman Komite Reformasi Polri
Tim Transformasi dan Reformasi Polri yang sebelumnya digembar-gemborkan belum diumumkan secara resmi. Padahal, tim tersebut telah menggaet sejumlah mantan pejabat publik seperti Mahfud MD. Istana Kepresidenan akhirnya memberikan penjelasan mengapa pengumuman Komite Reformasi Polri tertunda.
Penjelasan tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang mewakili pemerintah. Menurut Prasetyo, pengumuman yang semula direncanakan pekan ini harus ditunda karena beberapa calon anggota belum bisa hadir.
“Sebenarnya mau diumumkan minggu ini tadinya. Tapi beberapa kali hari yang dipilih, ada beberapa di antara anggota yang akan masuk ke dalam komisi reformasi kepolisian ini berhalangan,” ujar Prasetyo.
Ia menegaskan bahwa struktur Komite Reformasi Polri sudah selesai dibentuk. Pemerintah hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkannya secara resmi. “Tinggal diumumkan,” tambahnya singkat.
Prasetyo juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengantongi nama-nama calon anggota komite. Namun, daftar tersebut belum dipublikasikan ke publik. “Ya bermacam-macam, tapi yang pasti adalah tokoh-tokoh yang memiliki kompetensi di bidang hukum dan tokoh-tokoh yang memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang kepolisian,” pungkas Prasetyo.
Komite Reformasi Polri beranggotakan sembilan orang dengan latar belakang beragam, mulai dari ahli hukum hingga tokoh berpengalaman di dunia kepolisian. Pemerintah berharap keberadaan komite ini akan menjadi langkah nyata menuju transformasi Polri yang lebih profesional dan transparan di masa mendatang.
Mahfud MD Diminta Bantu Reformasi Polri
Sebelumnya, Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengonfirmasi bahwa dirinya telah diminta oleh Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung dalam Tim Reformasi Polri. Permintaan itu disampaikan melalui Sekretaris Kabinet, Tedy Indra, pada pertengahan September 2025.
“Saya dikontak oleh Tedy. Profesor ada di mana katanya? Saya bilang saya di Jogja. Kalau mau ketemu ya besok jam 5 sore,” ujar Mahfud dalam podcast Terus Terang.
Pertemuan antara Mahfud dan Tedy berlangsung pada 16 September di kantor Mahfud di kawasan Keramat. Dalam pertemuan tersebut, Tedy menyampaikan salam dari Presiden dan menyampaikan bahwa Prabowo ingin Mahfud membantu dalam agenda reformasi kepolisian.
“Pak Presiden mau minta bantuan. Mau nggak Prof. Mahfud membantu Presiden karena Presiden akan mengadakan reformasi kepolisian dan sebagainya,” kata Tedy seperti ditirukan Mahfud.
Mahfud menyatakan bersedia membantu, namun bukan dalam posisi jabatan. Ia menegaskan bahwa kontribusinya bersifat substantif, bukan struktural. “Saya menyetujui seluruh rencana Pak Prabowo untuk reformasi dan saya bisa ikut membantu dalam tim reformasi Polri saja,” tegas Mahfud.
Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak ingin masuk pemerintahan tanpa dasar etis. Menurut Mahfud, jabatan publik seharusnya diisi oleh mereka yang berkeringat secara politik. “Standar etik saya, jabatan di pemerintahan ini harus diduduki oleh mereka yang menang dan berkeringat secara politik. Saya kan tidak,” ujarnya.
Mahfud mengaku sempat dihubungi oleh seorang jenderal senior sebelum pengumuman reshuffle kabinet. Namun ia memilih tidak menjawab secara tegas karena menghormati etika politik. “Saya nggak jawab ketika ditanya apakah saya mau ke situ. Karena saya sudah menyatakan komitmen: jabatan di pemerintahan harus diduduki oleh mereka yang menang dan berkeringat secara politik. Saya tidak,” katanya.
Mahfud juga mengaku terkejut ketika informasi tersebut bocor ke publik melalui podcast Bocor Halus. Padahal, menurutnya, hanya segelintir orang yang tahu soal komunikasi tersebut. “Saya agak kaget ketika Bocor Halus tanggal 13 September itu bercerita bahwa saya sudah dihubungi soal Menko Polhukam. Padahal saya belum memberi jawaban,” ujarnya.
Dalam diskusi dengan Tedy, Mahfud menyampaikan bahwa reformasi Polri tidak cukup hanya dengan perubahan struktur atau instrumen hukum. Menurutnya, akar persoalan ada pada budaya kerja dan meritokrasi. “Struktural sudah selesai, instrumental sudah bagus. Tapi kulturnya buruk. Polisi kehilangan budaya pengabdian,” kata Mahfud.
Ia mencontohkan pengalaman pribadi saat membantu pembantunya mendaftar Bintara Polri. Meski nilai tinggi dan fisik bagus, pembantu tersebut gagal karena alasan buta warna yang tidak terbukti secara medis. “Ukuran buta warna di sini beda, Pak,” ujar Mahfud menirukan jawaban pihak SDM Polri.
Mahfud menilai bahwa praktik promosi jabatan di Polri sering kali tidak berdasarkan prestasi. Menurutnya, kedekatan dengan pimpinan atau uang menjadi faktor dominan. “Tidak ada meritokrasi. Siapa yang ingin dapat jabatan ya punya kedekatan dengan pimpinan atau membayar,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kasus korupsi haji yang menyeret nama-nama dari ormas besar. Mahfud menyayangkan lambatnya penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Sudah satu bulan lebih setelah masuk tahap penyidikan, sampai sekarang satu pun enggak ada. Itu merusak ormas di dalam, guncang loh,” kata Mahfud.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar