Bandung, Kota yang Terjebak dalam Kemacetan
Kemacetan di Kota Bandung terus menjadi masalah serius yang mengganggu kehidupan masyarakat. Menurut survei TomTom Traffic Index 2024, Bandung menduduki peringkat pertama kota termacet di Indonesia dan berada di posisi ke-12 secara global. Rata-rata waktu tempuh perjalanan sejauh 10 kilometer mencapai 32 menit 37 detik. Dalam satu tahun, warga Bandung menghabiskan hingga 108 jam di jalan akibat kemacetan ini.
Kemacetan tidak hanya membuang waktu, tetapi juga memberikan dampak psikologis seperti stres dan penurunan produktivitas. Selain itu, polusi udara meningkat akibat kendaraan yang terjebak di kemacetan, serta adanya dampak ekonomi yang signifikan. Banyak orang merasa "tua di jalan" karena pengeluaran waktu yang tidak bisa dibalikkan.
Upaya Pemerintah untuk Mengatasi Kemacetan
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan pernah menyampaikan rencana reformasi sistem transportasi publik, termasuk perubahan total pada angkutan kota (angkot). Namun, rencana tersebut belakangan tidak terealisasi. Selain itu, pemerintah pusat juga akan mendukung pembangunan monorel di wilayah Bandung sebagai tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Prancis Emmanuel Marcon.
Kementerian Perhubungan saat ini sedang menjajaki kemungkinan pembangunan jaringan kereta antara Bandung selatan dan utara. Monorel ini diharapkan dapat membantu mengurai kemacetan jika diintegrasikan dengan Bus Rapid Transit (BRT), yang bertujuan menghubungkan daerah timur dan barat Kota Bandung.
Selain itu, Wali Kota Bandung juga membedakan jam masuk sekolah untuk SD, SMP, dan SMA guna mengurangi tingkat kemacetan. Penggunaan Area Traffic Control System (ATCS) atau sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi juga menjadi salah satu rencana yang direncanakan.
Kondisi Kendaraan Pribadi yang Membentuk Masalah
Farhan menyatakan bahwa kemacetan di Bandung dipicu oleh penggunaan kendaraan pribadi yang hampir sebanding dengan jumlah penduduk. Dengan populasi sekitar 2,6 juta jiwa, kendaraan pribadi berpelat D mencapai 2,3 juta unit. Jumlah ini sangat besar dan menjadi faktor utama kemacetan.
Pembangunan BRT, yang merupakan salah satu solusi utama, telah dimulai pada November 2025. Proses lelang sedang berlangsung, dan rencananya akan ada 21 koridor dengan total 38 halte. Erwin, Wakil Wali Kota Bandung, meyakini bahwa kehadiran BRT dapat mengurangi kemacetan, meskipun memiliki jalur khusus. Ia berharap BRT dapat terintegrasi dengan angkot utama dan feeder yang menghubungkan ke pelosok kota.
Pandangan dari Masyarakat Transportasi
Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Barat, Muhamad Isnaeni, mengatakan bahwa kondisi kemacetan di Bandung memang parah, terlepas dari kontroversi hasil survei TomTom. Ia menilai bahwa Farhan-Erwin perlu segera menangani masalah ini secara lebih serius dibandingkan kepemimpinan sebelumnya.
Isnaeni menyoroti bahwa banyak proyek transportasi sudah dilakukan sejak puluhan tahun lalu, tetapi realisasinya masih minim. Ia menyarankan agar langkah-langkah besar seperti pembangunan BRT, LRT, maupun monorel segera dimulai. Selain itu, langkah-langkah kecil seperti manajemen rekayasa lalu lintas dan penertiban parkir liar juga penting untuk dilakukan.
Strategi dan Kebijakan yang Diperlukan
Untuk mewujudkan rencana-rencana tersebut, diperlukan strategi yang terukur dan terstruktur. Isnaeni menekankan pentingnya adanya master plan yang menggabungkan semua upaya penanganan kemacetan dalam satu dokumen. Dokumen ini harus disepakati oleh semua pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah serta stakeholder terkait.
Selain itu, diperlukan satu kelembagaan yang dapat mendorong implementasi master plan tersebut. Tujuannya adalah memastikan komitmen semua pihak dapat dijalankan tepat waktu. Di samping itu, langkah-langkah di jangka pendek seperti penataan simpang dan normalisasi kapasitas jalan juga diperlukan.
Kerugian Ekonomi Akibat Kemacetan
Data Kementerian Perhubungan pada 2024 menunjukkan bahwa kerugian akibat kemacetan di Bandung mencapai Rp 12 triliun per tahun. Angka ini mencakup kerugian ekonomi, waktu, lingkungan, kesehatan, sosial, penurunan produktivitas, serta kesenjangan akses dan pendidikan.
Isnaeni menilai bahwa investasi dalam angkutan massal sebenarnya sebanding dengan kerugian yang dialami masyarakat. Tinggal bagaimana pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk merealisasikan beberapa rencana tersebut. Dengan langkah-langkah yang tepat, harapan untuk mengurangi kemacetan di Kota Bandung dapat terwujud.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!