Bangun Kemandirian Ekonomi, Pemkot Mataram Siapkan Lima Koperasi Merah Putih

Mataram – Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sedang mempercepat pembangunan Koperasi Merah Putih (KMP) di lima lokasi strategis. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan dan mewujudkan kemandirian masyarakat hingga ke tingkat kelurahan.

Jemmy Nelwan, Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram, menjelaskan bahwa lima titik yang disiapkan meliputi Kelurahan Ampenan Utara, Abian Tubuh Baru, Monjok Are, Babakan, dan Selagalas. Ia menegaskan bahwa seluruh pembiayaan konstruksi fisik gedung KMP berasal sepenuhnya dari anggaran pemerintah pusat.

"Saat ini, pembangunan fisik telah dimulai di Kelurahan Ampenan Utara. Untuk Kelurahan Abian Tubuh, kepastian lahan sudah final, sementara tiga lokasi lainnya masih dalam tahap finalisasi penyiapan lahan," ujar Jemmy di Mataram, Sabtu (17/1/2026).

Setiap unit KMP memerlukan lahan seluas 600 hingga 1.000 meter persegi. Persyaratan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kota Mataram yang memiliki keterbatasan wilayah sebagai ibu kota provinsi. Guna menyiasati hal tersebut, Pemkot Mataram memprioritaskan penggunaan aset lahan milik pemerintah kota untuk mempercepat proses administratif tanpa harus bergantung pada persetujuan lahan dari tingkat provinsi.

Hingga saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan dengan para lurah untuk memastikan ketersediaan lahan yang sesuai standar. "Dari 50 kelurahan di Kota Mataram yang sudah membentuk kepengurusan KMP, Kelurahan Ampenan Utara menjadi pionir yang sudah mulai beroperasi sembari menunggu penyelesaian gedung barunya," tambah Jemmy.

Selain fokus pada infrastruktur, Dinas Koperasi juga memastikan seluruh aspek administratif, terutama legalitas badan hukum koperasi yang akan mengelola gerai-gerai KMP tersebut, telah rampung. Pihak dinas menyatakan bahwa secara manajerial dan kelembagaan, seluruh kelurahan sudah sangat siap; kendala utama saat ini murni hanya pada aspek pengadaan lahan yang luas.

Pemerintah Kota Mataram optimistis kehadiran gerai KMP akan menjadi katalisator bagi distribusi produk UMKM lokal. KMP dirancang bukan sekadar toko ritel, melainkan wadah promosi dan penjualan yang terorganisir untuk mendongkrak kesejahteraan pelaku usaha mikro di Mataram.

"KMP akan mempermudah promosi dan akses pasar bagi produk UMKM kita, sehingga dampak ekonominya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat luas," pungkasnya.

Strategi Pengembangan KMP di Lima Lokasi

Berikut adalah strategi yang diterapkan dalam pengembangan KMP di lima lokasi:

• Lokasi yang dipilih:
• Kelurahan Ampenan Utara
• Kelurahan Abian Tubuh Baru
• Kelurahan Monjok Are
• Kelurahan Babakan

• Kelurahan Selagalas

• Pembiayaan:
  Semua biaya konstruksi berasal dari anggaran pemerintah pusat, tidak ada keterlibatan dana swasta atau pihak luar.

• Tahapan Pembangunan:

• Pembangunan fisik telah dimulai di Kelurahan Ampenan Utara.
• Keputusan lahan untuk Kelurahan Abian Tubuh Baru sudah pasti.

• Tiga lokasi lainnya masih dalam proses penyiapan lahan.

• Pemenuhan Syarat Lahan:
  Setiap unit KMP membutuhkan lahan seluas 600 hingga 1.000 meter persegi. Pemkot Mataram memprioritaskan penggunaan aset lahan milik pemerintah kota untuk mempercepat proses administratif.

Tantangan dan Solusi

Salah satu tantangan utama dalam pembangunan KMP adalah keterbatasan wilayah Kota Mataram. Sebagai ibu kota provinsi, kota ini memiliki ruang terbatas untuk pengembangan proyek besar seperti KMP. Untuk mengatasinya, Pemkot Mataram melakukan langkah-langkah berikut:

• Prioritas penggunaan aset pemerintah:
  Menggunakan lahan yang sudah dimiliki pemerintah kota, sehingga tidak perlu menunggu persetujuan dari tingkat provinsi.

• Koordinasi dengan lurah:
  Dilakukan secara intensif untuk memastikan ketersediaan lahan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

• Pemetaan kelurahan:
  Dari 50 kelurahan di Kota Mataram yang sudah membentuk kepengurusan KMP, Kelurahan Ampenan Utara menjadi pionir yang sudah mulai beroperasi sambil menunggu penyelesaian gedung baru.

Fokus pada Aspek Administratif

Selain infrastruktur, Dinas Koperasi juga memastikan seluruh aspek administratif telah selesai. Hal ini mencakup:

• Legalitas badan hukum koperasi:
  Diperlukan agar koperasi dapat beroperasi secara resmi dan sah.

• Manajerial dan kelembagaan:
  Seluruh kelurahan sudah siap secara manajerial dan kelembagaan.

• Kendala utama:
  Saat ini, kendala utama hanya terletak pada pengadaan lahan yang cukup luas.

Tujuan dan Manfaat KMP

KMP dirancang sebagai wadah promosi dan penjualan yang terorganisir untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro di Mataram. Beberapa manfaat yang diharapkan antara lain:

• Meningkatkan akses pasar:
  Pelaku UMKM akan lebih mudah menjangkau pasar yang lebih luas.

• Mempermudah promosi produk:
  KMP menjadi tempat yang ideal untuk mempromosikan produk lokal.

• Mendorong pertumbuhan ekonomi:
  Dampak ekonomi dari KMP akan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.