Banjir Jabodetabek Ancam Ekonomi, Kadin Minta Mitigasi Serius dari Pemprov DKI

Dampak Banjir Luas Terhadap Berbagai Sektor Ekonomi di Jabodetabek

Banjir yang terjadi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Senin (12/1/2026) tidak hanya mengganggu kehidupan masyarakat, tetapi juga berdampak signifikan terhadap berbagai sektor ekonomi. Hujan deras yang terus-menerus memicu genangan air di berbagai ruas jalan dan permukiman, sehingga mobilitas warga sangat terbatas.

Kondisi ini dirasakan oleh seluruh wilayah Jabodetabek, bukan hanya Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional, tetapi juga daerah penyangga. Banyak pekerja yang tinggal di kawasan Bodetabek harus menghadapi kesulitan dalam perjalanan menuju tempat kerja, sehingga aktivitas bisnis dan ekonomi terganggu.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, menilai bahwa banjir menyebabkan kerugian ekonomi yang luas. Beberapa sektor seperti perdagangan, transportasi, dan pariwisata mengalami penurunan drastis.

• Pusat-pusat perdagangan seperti Tanah Abang, Mangga Dua, Glodok, Gunung Sahari, dan Kelapa Gading menjadi sepi pengunjung karena masyarakat enggan keluar rumah akibat informasi banjir yang merata.
• Sejumlah penerbangan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengalami delay atau dialihkan ke bandara lain. Totalnya mencapai 109 penerbangan yang terlambat dan 31 penerbangan yang dialihkan.
• Transportasi darat seperti bus, angkutan kota, taksi konvensional, dan online terjebak kemacetan akibat genangan air.
• Sektor logistik, perhotelan, restoran, dan kafe juga mengalami penurunan omzet karena minimnya pergerakan masyarakat.
• Destinasi wisata seperti Ancol, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Ragunan, dan Kota Tua pun sepi pengunjung.

Sarman menjelaskan bahwa perputaran uang di wilayah Jabodetabek turun signifikan karena aktivitas warga yang sangat terbatas. Kerugian tidak hanya dialami pelaku usaha, tetapi juga masyarakat akibat kerusakan rumah, perabotan, kendaraan, serta infrastruktur pemerintah seperti jalan, drainase, marka jalan, dan fasilitas umum lainnya.

"Kerugian ekonomi akibat perputaran uang yang stagnan mencapai triliunan rupiah. Kita tidak bisa menyebutkan angka pastinya karena datanya sangat kompleks, namun yang jelas banjir ini sangat mempersempit aktivitas ekonomi dan bisnis, menekan daya beli masyarakat, dan otomatis menekan laju pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Sarman.

Ia pun mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengambil langkah mitigasi yang lebih serius agar banjir tidak terus menjadi masalah tahunan. Selain revitalisasi sungai dan perbaikan drainase, modifikasi cuaca dinilai perlu menjadi agenda rutin pada puncak musim hujan.

"Pemprov DKI Jakarta harus mengambil langkah dan mitigasi agar masalah banjir ini tidak menghantui aktivitas masyarakat setiap musim penghujan. Di samping revitalisasi sungai dan perbaikan drainase dan gorong-gorong, modifikasi cuaca setiap tahun menjadi sesuatu yang urgent dilakukan setiap puncak musim hujan," tambahnya.

Sarman menyampaikan bahwa dunia usaha berharap di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno, persoalan banjir dapat ditangani secara lebih komprehensif melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah di Bodetabek.

"Jakarta bebas banjir memang sangatlah tidak mungkin, tapi setidaknya jangan sampai mengganggu aktivitas masyarakat, ekonomi, dan bisnis yang membuat perputaran uang terhambat," imbuhnya.