Penambahan Anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini akan mengalami peningkatan sebesar Rp 28 triliun. Dengan demikian, total anggaran MBG pada tahun 2025 mencapai Rp 99 triliun, yang merupakan kenaikan dari alokasi sebelumnya sebesar Rp 71 triliun.
Dadan menjelaskan bahwa awalnya Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan niat untuk menambah anggaran MBG sebesar Rp 100 triliun. Namun, dua bulan lalu, BGN menyatakan hanya mampu menyerap separuh dari dana tambahan tersebut. Ternyata, bahkan tambahan sebesar Rp 50 triliun dinilai terlalu besar untuk dapat sepenuhnya digunakan. “Setelah kami hitung kembali, kemungkinan besar dana tambahan sebesar Rp 50 triliun tidak bisa sepenuhnya diserap. Yang bisa diserap adalah tambahan sebesar Rp 28 triliun,” ujar Dadan setelah bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantornya.
Pada akhir Agustus 2025, Kementerian Keuangan mencatat bahwa realisasi penggunaan dana MBG baru mencapai Rp 13,2 triliun dari total anggaran yang ditetapkan. Hingga Jumat, 26 September, anggaran MBG yang terserap baru mencapai Rp 19,3 triliun. Dadan menegaskan bahwa realisasi penggunaan anggaran MBG akan terus meningkat seiring dengan penambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
“Penyerapan anggaran BGN berkorelasi positif dengan jumlah penerima manfaat dan identik dengan SPPG yang terbentuk,” kata Dadan. Setiap satu SPPG yang berdiri menyebabkan dana terserap sebesar Rp 900 miliar dalam sebulan. Tren pembangunan dapur MBG ini diprediksi akan terus meningkat. Pada akhir September, jumlah SPPG diperkirakan mencapai 10 ribu, sehingga pada pertengahan Oktober, dana yang terserap mencapai Rp 4 triliun.
Di lokasi yang sama, Purbaya mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pemantauan terhadap penggunaan anggaran MBG hingga ke berbagai wilayah di Indonesia. Tujuan dari langkah ini adalah memastikan penggunaan dana sesuai dengan pelaksanaan program. “Pelaksanaannya betul atau enggak. Hanya ingin tahu itu saja untuk memastikan nanti programnya betul-betul berjalan dan berdampak ke perekonomian,” ujarnya.
Menurut Purbaya, langkah pemantauan ini juga bertujuan agar dana MBG tidak menganggur. Ia menjelaskan bahwa pemantauan akan dimulai dengan melibatkan anggota Kemenkeu di daerah. “Saya sudah kerahkan beberapa anggota kementerian di daerah. Kami pilih 20 titik secara random. Kita akan lihat seperti apa pelaksanaannya,” tambahnya.
Menurut Menkeu, langkah tersebut justru membantu program yang dijalankan oleh Kepala BGN Dadan agar dana lebih terserap dengan baik. Meski demikian, Purbaya tetap akan menarik kembali dana MBG yang menganggur.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!