Penetapan Tersangka Korupsi Kuota Haji Tambah Terhambat, KPK Bantah Isu Intervensi
Kasus dugaan korupsi terkait kuota haji tambahan di Kementerian Agama (Kemenag) periode 2023–2024 kembali menjadi perhatian publik. Sejumlah informasi menyebutkan bahwa penetapan tersangka dalam kasus ini mengalami hambatan karena adanya intervensi dari pihak kepolisian. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tegas membantah klaim tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyidikan dalam kasus ini masih berjalan dengan baik dan tidak ada intervensi yang memengaruhi prosesnya. Ia menegaskan bahwa fokus utama penyidik saat ini adalah melakukan pendalaman keterangan dari berbagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
"Penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji tambahan tidak ada intervensi," ujar Budi dalam pernyataannya, Jumat (17/10/2025).
Menurut Budi, alasan utama belum ditetapkannya tersangka adalah karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memetakan secara lengkap praktik jual-beli kuota haji khusus di lapangan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya PIHK serta beragamnya mekanisme yang mereka terapkan dalam menjual kuota haji.
"Pihak-pihak PIHK yang menyelenggarakan kuota haji khusus ini cukup banyak, dan praktik di lapangan itu beragam. Bagaimana proses dan mekanisme jual beli kuota khusus itu, penjualannya kepada para calon jemaah, harganya berapa, itu semua perlu didalami," jelas Budi.
Budi juga menyoroti bahwa praktik jual beli oleh PIHK merupakan dampak atau hilir dari masalah utama, yaitu kebijakan diskresi yang diambil oleh Kementerian Agama terkait pembagian kuota haji tambahan. Ia menekankan bahwa KPK fokus pada akar masalah, yaitu proses diskresi yang dilakukan oleh Kemenag.
"Praktik-praktik ini adalah efek dari diskresi pembagian kuota haji tambahan, sehingga kita fokuskan kepada pangkalnya, yaitu terkait dengan proses diskresi yang dilakukan oleh Kementerian Agama," ujarnya.
Budi menyatakan bahwa kemungkinan untuk kembali memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait di Kemenag masih sangat terbuka. Tujuannya adalah untuk mengonfirmasi temuan dari pemeriksaan para saksi dari PIHK dan asosiasi, agar alur perkaranya menjadi jelas dan utuh.
Latar Belakang Kasus Kuota Haji Tambahan
Kasus ini bermula dari pembagian 20.000 kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi. Melalui Keputusan Menteri Agama, kuota tersebut dibagi rata 50 persen untuk haji reguler (10.000) dan 50 persen untuk haji khusus (10.000). Namun, kebijakan ini dinilai bertentangan dengan Pasal 64 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengamanatkan pembagian kuota 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.
Pembagian kuota yang tidak sesuai aturan ini diduga telah menggeser hak jemaah haji reguler yang memiliki antrean jauh lebih panjang. Selain itu, kasus ini juga diduga melibatkan lobi dan pemberian uang dari pihak travel kepada oknum di Kemenag.
Proses Penyidikan dan Tindak Lanjut
Saat ini, penyidik KPK sedang fokus pada pengumpulan bukti dan pemeriksaan saksi-saksi terkait. Dalam beberapa waktu terakhir, pihak KPK telah memanggil sejumlah PIHK dan pelaku usaha haji khusus untuk dimintai keterangan. Proses ini akan terus berlangsung hingga seluruh fakta terungkap.
Dengan begitu, masyarakat dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang siapa saja yang terlibat dalam kasus ini serta bagaimana mekanisme korupsi yang terjadi. KPK berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini dengan transparan dan profesional, tanpa ada intervensi dari pihak mana pun.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar