Bolivia Darurat Energi dan Sosial Akibat Krisis Ekonomi

Kebijakan Darurat Energi dan Sosial di Bolivia

Bolivia telah menetapkan keadaan darurat energi dan sosial akibat krisis ekonomi yang terjadi di negara Amerika Selatan tersebut. Langkah ini diambil untuk mengatasi lonjakan inflasi dan memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) serta energi bagi seluruh rakyat.

“Tujuan dari deklarasi darurat ini adalah untuk menjamin suplai BBM dan energi, meningkatkan produksi, serta memulihkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Presiden Rodrigo Paz dalam pernyataannya pada Rabu (14/1/2026).

Beberapa tahun terakhir, Bolivia mengalami krisis ekonomi yang dipicu oleh kelangkaan BBM. Selain itu, negara ini juga menghadapi kenaikan harga bahan pokok, tekanan utang, dan pelemahan mata uang.

Langkah-Langkah Pemerintah dalam Menghadapi Krisis

1. Izin Impor BBM oleh Individu dan Swasta

Pemerintah Bolivia memperbolehkan individu dan entitas swasta untuk mengimpor BBM dari luar negeri. Mereka juga diperkenankan menjual BBM sesuai dengan harga impor, asalkan memiliki tempat penyimpanan.

“Semua orang, baik individu maupun entitas legal dapat mengimpor, menjual, dan memasarkan produk BBM sesuai harga impor. Namun, selama mereka memiliki tempat penyimpanan,” jelas Presiden Paz.

Selain itu, pemerintah mencabut solar dari daftar barang yang dikontrol negara. Dengan demikian, pasokan solar di Bolivia akan tetap terjamin dan tidak terganggu.

2. Pencabutan Pembatasan Impor BBM

Pada Desember 2025, Kementerian Hidrokarbon Bolivia mengumumkan bahwa semua pembatasan impor BBM telah dicabut. Dengan langkah ini, importir swasta dapat mengimpor minyak secara bebas.

Pemerintah juga akan melanjutkan penjualan BBM grosir untuk memastikan suplai di area terpencil. Hal ini dilakukan karena sebagian besar perusahaan swasta cenderung fokus pada penjualan di kota-kota besar seperti La Paz dan Santa Cruz.

Yussef Akly, Presiden Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), menyatakan bahwa Bolivia mengalami ketergantungan impor BBM yang akut. Ia menilai kondisi ini disebabkan oleh kebijakan buruk dalam 15 tahun terakhir.

3. Pencabutan Subsidi BBM dan Peningkatan Upah Minimum

Presiden Paz telah mengumumkan perubahan besar dalam kebijakan ekonomi negara. Salah satu langkah utamanya adalah pencabutan subsidi BBM yang berlangsung selama lebih dari 20 tahun.

Sebagai ganti subsidi, upah minimum di Bolivia dinaikkan sesuai laju inflasi. Langkah ini dianggap penting untuk menyelamatkan negara dan memungkinkan pemerintah bertindak cepat.

Selama dua dekade, harga BBM dijual dengan harga 0,53 dolar AS (Rp8,9 ribu) per liter berkat subsidi. Namun, subsidi ini membuat negara harus membayar hingga 2 miliar dolar AS (Rp33,7 triliun) setiap tahun.

Isu Terkait Lainnya

Dalam konteks krisis yang sedang terjadi, ada beberapa isu lain yang menjadi perhatian. Misalnya, terkait perlindungan pangan nasional, sebanyak 23,9 ton kedelai asal Bolivia dimusnahkan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan pangan.

Selain itu, krisis di Bolivia juga terkait dengan mantan Presiden Evo Morales dan perang hukum yang sedang berlangsung. Beberapa pihak masih mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang diambil selama masa kepemimpinannya.

Tidak hanya itu, pangkalan militer Bolivia juga diklaim oleh kelompok bersenjata. Ini menunjukkan bahwa situasi politik dan keamanan di negara tersebut semakin memburuk.