Buol Dorong Reformasi Kepegawaian: 1.242 Tenaga Non-ASN Diusulkan Jadi PPPK Paruh Waktu 2025

Pemkab Buol Berencana Mengangkat 1.242 Tenaga Non-ASN sebagai PPPK Paruh Waktu Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Buol melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mengumumkan rencana pengangkatan sebanyak 1.242 tenaga Non-ASN sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu tahun 2025. Langkah ini menjadi langkah besar dalam upaya reformasi birokrasi daerah, yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan pengakuan formal bagi ribuan tenaga honorer yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik di berbagai pelosok Buol.

Dalam wawancara resmi, Kepala BKPSDM Buol, Drs. Asrarudin, M.Si menyebut kebijakan ini sebagai bentuk penghargaan terhadap pengabdian panjang para tenaga Non-ASN. Ia menegaskan bahwa penataan tenaga Non-ASN bukan sekadar administratif, tetapi merupakan bagian dari upaya memperkuat fondasi aparatur sipil yang profesional dan berintegritas.

“Setiap tenaga Non-ASN yang telah lama mengabdi layak mendapat kejelasan status dan perlindungan hukum. Mereka telah menjaga pelayanan publik tetap berjalan ketika sumber daya terbatas,” ujar Asrarudin dalam pernyataannya.

Data terbaru menunjukkan bahwa dari 1.242 tenaga Non-ASN yang diusulkan, sebanyak 976 orang telah tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN), sedangkan 266 lainnya masih menunggu validasi administratif. BKPSDM menyebut perbedaan ini terutama disebabkan oleh ketidaksinkronan data dan proses verifikasi lintas instansi pusat dan daerah.

Proses penataan ini dimulai sejak Agustus 2025, dengan serangkaian tahapan ketat: mulai dari verifikasi berkas, pengusulan data ke KemenPANRB melalui sistem SIASN, hingga penetapan formasi oleh kementerian. Namun berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, BKPSDM Buol memperkenalkan mekanisme pemberkasan yang lebih efisien dan inklusif.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) kini bisa diurus daring, sementara surat keterangan sehat cukup diterbitkan oleh puskesmas setempat. Pengunggahan dokumen pun disederhanakan agar peserta dapat fokus pada data inti, tanpa terbebani birokrasi berlapis yang kerap memperlambat proses.

Kendati demikian, Asrarudin mengakui masih terdapat kendala teknis, terutama terkait sinkronisasi data BKN dengan kondisi faktual tenaga kerja di lapangan. Untuk mengatasinya, Pemkab Buol berencana mengirimkan surat resmi agar BKN membuka kembali akses perbaikan data sebelum penetapan Nomor Induk PPPK.

Jika seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal, Nomor Induk PPPK Paruh Waktu ditargetkan terbit pada akhir September, disusul pelantikan dan penandatanganan perjanjian kerja pada Oktober 2025. Bagi banyak tenaga Non-ASN, momen ini menjadi harapan baru setelah bertahun-tahun berada dalam ketidakpastian status.

Langkah Reformasi Birokrasi yang Menjadi Contoh

Kebijakan Buol mencerminkan semangat desentralisasi yang matang—di mana daerah tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga pionir dalam memperjuangkan kesejahteraan aparatur publiknya. Di tengah reformasi kepegawaian nasional yang terus bergulir, langkah Buol menjadi sinyal bahwa perubahan bisa dimulai dari daerah yang berani bertindak.

Berikut beberapa hal penting yang terkait dengan rencana pengangkatan PPPK paruh waktu:

• Pengakuan Formal: Pengangkatan ini menjadi bentuk pengakuan resmi terhadap kontribusi para tenaga Non-ASN yang selama ini bekerja tanpa status jelas.
• Efisiensi Proses: Pemkab Buol menerapkan mekanisme pemberkasan yang lebih efisien dan inklusif, termasuk pengurusan SKCK secara daring dan surat keterangan sehat dari puskesmas setempat.
• Kendala Teknis: Masih ada tantangan terkait sinkronisasi data antara BKN dan kondisi aktual di lapangan, sehingga Pemkab Buol berencana mengajukan permohonan resmi untuk perbaikan data.
• Jadwal Penetapan: Jika semua proses berjalan lancar, Nomor Induk PPPK akan diterbitkan pada akhir September 2025, diikuti oleh pelantikan dan penandatanganan perjanjian kerja pada Oktober 2025.