Bupati Dony Dorong Bank Sumedang Kuatkan Ekonomi Lokal di Era Digital

Penguatan Peran Bank Sumedang dalam Pembangunan Ekonomi Lokal

Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, menekankan pentingnya peran Bank Sumedang dalam membangun perekonomian lokal di tengah tantangan transformasi digital. Hal ini disampaikan saat Pemerintah Kabupaten Sumedang mempersiapkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 melalui Rapat Persiapan Pengesahan RKA di Pusat Pemerintahan Sumedang, Senin (15/12/2025).

Dalam rapat tersebut, Bupati menyoroti kebutuhan efisiensi anggaran serta percepatan transformasi digital agar Bank Sumedang tetap kompetitif dan berkontribusi nyata terhadap perekonomian daerah. Ia menegaskan bahwa penggunaan anggaran 2026 harus lebih hemat dibandingkan tahun sebelumnya, tanpa mengorbankan kualitas layanan dan kinerja.

Menurut Dony, Bank Sumedang tidak hanya berorientasi pada laba, tetapi juga harus menjadi penggerak ekonomi lokal melalui kemitraan dengan pelaku usaha daerah. Selain itu, ia mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui benchmarking dengan BPR di berbagai daerah serta optimalisasi layanan digital, termasuk pemanfaatan mobile banking pospay.

“Bank Sumedang harus hadir untuk memberdayakan masyarakat dan memperkuat perputaran ekonomi daerah,” ujarnya.

Direktur Utama BPR Bank Sumedang Yanti Krisyana Dewi menjelaskan bahwa RKA 2026 difokuskan pada penguatan kelembagaan, adaptasi teknologi, serta peningkatan integritas pegawai. Ia menyebutkan bahwa masih ada kesenjangan antara literasi keuangan masyarakat yang baru mencapai sekitar 66 persen, dengan tingkat penggunaan layanan keuangan yang sudah menembus 92 persen.

“Kondisi ini menjadi tantangan bagi kami untuk memperkuat edukasi keuangan masyarakat,” ujarnya.

Kinerja dan Strategi Bank Sumedang

Dari sisi kinerja, Bank Sumedang masih didominasi oleh tabungan dibandingkan deposito. Pada 2026, manajemen Bank Sumedang menargetkan peningkatan kualitas tabungan, pengendalian porsi deposito, serta perluasan kerja sama simpanan antarbank dan penyaluran kredit.

Kontribusi Bank Sumedang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga terus meningkat. Estimasi PAD 2025 diproyeksikan mencapai Rp10,3 miliar, naik signifikan dari Rp6,7 miliar pada 2024.

Terkait kebijakan hapus buku, Yanti menegaskan bahwa langkah tersebut bersifat administratif dan tidak menghapus kewajiban debitur. Ia menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan keandalan sistem keuangan Bank Sumedang.

Tantangan dan Peluang

Meski memiliki potensi besar, Bank Sumedang masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, Bank Sumedang berkomitmen untuk memperkuat program edukasi keuangan, baik melalui kampanye maupun kolaborasi dengan instansi terkait.

Selain itu, Bank Sumedang juga berupaya memperluas jangkauan layanan digital guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin bergeser ke arah digital. Hal ini dilakukan melalui inovasi seperti mobile banking dan layanan digital lainnya.

Dengan strategi yang terarah dan komitmen kuat, Bank Sumedang diharapkan dapat menjadi mitra utama dalam membangun perekonomian lokal yang lebih tangguh dan berkelanjutan.