Strategi Pemerintah untuk Meningkatkan Pendapatan Negara
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sedang mempersiapkan berbagai langkah strategis untuk memastikan target penerimaan pajak sebesar Rp2.076,9 triliun sesuai dengan outlook Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tercapai. Saat ini, hingga Agustus 2025, penerimaan pajak masih kurang sekitar Rp941,5 triliun dari target yang ditetapkan.
Purbaya mengungkapkan bahwa dirinya telah menyiapkan beberapa strategi khusus, termasuk program quick win, untuk mempercepat pencapaian target tersebut. Meski belum dapat menyampaikan detail lengkap, ia akan segera bertemu dengan beberapa pihak dalam seminggu ke depan.
Program Quick Win untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak
Salah satu program yang telah disiapkan adalah penagihan terhadap 200 penunggak pajak besar yang sudah inkrah. Target dari program ini diperkirakan mencapai sekitar Rp50 triliun hingga Rp60 triliun. "Kita akan segera menagih, dan mereka tidak bisa lari," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (22/9/2025).
Selain itu, terdapat lima program quick win lainnya yang akan dijalankan:
-
Penempatan Dana Rp200 Triliun di Sistem Perbankan
Purbaya yakin bahwa jika pertumbuhan ekonomi meningkat, penerimaan pajak juga akan kembali positif. Dengan adanya penempatan dana sebesar Rp200 triliun, dampaknya akan terasa dalam tiga bulan terakhir 2025. -
Penguatan Penegakan Hukum
Kementerian Keuangan bekerja sama dengan lembaga seperti Kejaksaan Agung, Polisi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memperkuat penegakan hukum. -
Pertukaran Data dengan Lembaga Terkait
Kementerian Keuangan melakukan pertukaran data dengan kementerian atau lembaga lain untuk memudahkan proses penagihan pajak. -
Optimalisasi Coretax
Purbaya meyakini bahwa permasalahan Coretax dapat diperbaiki dalam waktu sebulan. Ia akan membawa ahli IT dari luar untuk mempercepat proses perbaikan. -
Patroli Rokok Ilegal
Purbaya telah memanggil platform digital seperti Bukalapak, Tokopedia, dan Blibli agar tidak mengizinkan penjualan barang ilegal, terutama rokok. Ia juga akan melakukan patroli acak terhadap penjual rokok ilegal di warung-warung kelontong.
Pengawasan Jalur Impor dan Tindakan Tegas
Selain itu, Purbaya menyatakan bahwa pihaknya akan mengawasi jalur-jalur impor secara ketat. Jika ada kecurangan, tindakan tegas akan dilakukan, termasuk terhadap pegawai Bea Cukai dan Departemen Keuangan. "Nanti yang terlibat kita akan sikat, termasuk kalau ada yang terlibat di Bea Cukai dan orang Departemen [Kementerian] Keuangan. Tapi saya harap dengan itu nanti tuga bulan ke depan sudah hilang karena siklus impor kan kira-kira tiga bulan ya," tutupnya.
Tanggapan dari Dunia Usaha
Di sisi lain, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut baik langkah-langkah yang diambil oleh Menteri Keuangan. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang, menyatakan bahwa percepatan belanja pemerintah menjadi salah satu strategi yang akan mendorong pertumbuhan sektor swasta, seperti kontraktor, pengadaan barang/jasa, dan perjalanan dinas.
Sarman menjelaskan bahwa jika belanja pemerintah tepat waktu dan sasaran, hal ini akan memberikan stimulus bagi berbagai sektor usaha. "Jika belanja pemerintah tepat waktu dan sasaran, hal ini akan menggerakkan berbagai sektor swasta. Ini tentu juga akan meningkatkan produktivitas berbagai industri nasional dan UMKM," ujarnya.
Lebih lanjut, Sarman menambahkan bahwa peningkatan penyerapan anggaran pemerintah berpeluang untuk meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga turut berkontribusi pada momentum pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III tahun ini. "Otomatis perputaran dan transaksi semakin produktif, tentu akan berdampak pada daya beli dan pertumbuhan ekonomi di kuartal III," jelas Sarman.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!