Perempuan-perempuan yang Mengubah Kursi Kepemimpinan di Asia

Dua perempuan dari dua negara Asia, Jepang dan Taiwan, kini menjadi pusat perhatian. Sanae Takaichi terpilih sebagai ketua umum Partai Liberal Demokrat (LDP) di Jepang, sementara Cheng Li-wun baru saja terpilih sebagai ketua umum Partai Kuomintang (KMT) –partai oposisi di Taiwan. Keduanya memiliki latar belakang yang berbeda, tetapi sama-sama membawa harapan besar bagi perubahan politik di negara masing-masing.
Sanae Takaichi, yang berusia 62 tahun, hampir pasti akan menjadi perdana menteri Jepang. Ini adalah momen sejarah karena ia akan menjadi wanita pertama yang menjabat posisi tersebut. Di sisi lain, Cheng Li-wun, 55 tahun, merupakan calon presiden berikutnya di Taiwan. Ia dianggap sebagai sosok penting dalam membangkitkan kembali kekuatan KMT setelah beberapa kali kalah dalam pemilu.
Kondisi Politik di Taiwan
Di Taiwan, partai oposisi KMT seringkali kalah dalam tiga kali pemilihan presiden terakhir. Namun, peluang untuk menang di Pilpres 2028 tampak lebih cerah. Saat ini, partai pemerintah, Democratic Progressive Party (DPP), sedang melemah. DPP hanya memiliki 51 kursi dari total 113 kursi parlemen. Meskipun presiden saat ini masih berasal dari DPP, parlemen sekarang dikuasai oleh KMT yang bekerja sama dengan partai-partai kecil.
Di tingkat pemerintahan daerah, DPP hanya menguasai dua dari enam kota besar dan tiga dari 16 kota kecil. Selebihnya dikuasai oleh KMT. Pada Pilpres enam tahun lalu, KMT sebenarnya dalam posisi unggul. Namun, demo besar-besaran di Hong Kong pada masa kampanye mengubah situasi. Demo itu berlangsung selama satu tahun tanpa henti, yang akhirnya membuat KMT kalah.
Pilpres terakhir juga menunjukkan bahwa KMT mulai bangkit, meski masih kalah. Masa depan pilpres 2028 menjadi titik penting untuk melihat apakah KMT bisa kembali berkuasa.
Ideologi dan Visi KMT dan DPP
Ideologi KMT adalah One China, yang bertujuan menjaga hubungan harmonis dengan Tiongkok. Sementara itu, DPP memiliki ideologi liberal dan anti-Komunis, dengan misi menjaga status quo Taiwan. Artinya, Taiwan tidak merdeka, tetapi juga tidak bersatu dengan Tiongkok. Kadang, hal ini dianggap sebagai upaya untuk merdeka, meski tidak secara terbuka menyatakan.
Selain kedua partai utama ini, ada beberapa partai kecil yang juga aktif. Beberapa di antaranya bahkan ingin agar Taiwan merdeka.
Latar Belakang Cheng Li-wun
Cheng Li-wun, ketua umum KMT yang baru, adalah seorang doktor hukum. Ia pernah menjadi anggota DPR dua kali. Pendidikannya ditempuh di National Taiwan University, Cambridge (Inggris), dan Temple University, Philadelphia, Amerika Serikat. Ia lahir di Taiwan, tetapi ayahnya berasal dari Yunnan, pojok barat daya Tiongkok. Ayahnya adalah tentara KMT yang ikut lari bersama panglima mereka, Jenderal Chiang Kai-shek, ke Taiwan pada tahun 1947.
Di Taiwan, KMT membentuk pemerintahan Tiongkok. Mereka meneruskan tradisi politik di Tiongkok: hanya boleh ada satu partai. Nama partainya tetap KMT. Setelah KMT pindah ke Taiwan, pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok berdiri dengan satu partai, Partai Komunis Tiongkok.
Dengan sistem satu partai, Taiwan mengalami kemajuan ekonomi yang pesat. UKM sangat kuat, dan rakyat mulai tidak puas dengan sistem otoriter. Akhirnya, terjadi gerakan reformasi pada tahun 1987, yang mengakhiri pemerintahan otoriter dan memperkenalkan era demokrasi. DPP kemudian berdiri sebagai partai oposisi.
Meski DPP berkuasa, KMT tetap menjadi pemenang dalam banyak pemilu. Pemilu-pemilu berikutnya bergantian antara KMT dan DPP. Tahun lalu, DPP menang dalam Pilpres, sementara KMT menang dalam Pileg.
Harapan dan Visi Cheng Li-wun
Kali ini, KMT ingin kembali berkuasa. Untuk itu, mereka melakukan penyegaran kepemimpinan. Cheng Li-wun mengalahkan lima kandidat lainnya dengan suara 50,1 persen, sementara calon terdekatnya mendapat 37 persen.
“Saya ingin membuat orang Taiwan dengan bangga menyebut dirinya orang China,” ujarnya. “Saya tidak mau Taiwan jadi Ukraina,” tambahnya. Cheng ingin menjaga agar rakyat Taiwan hidup tenang dan damai, tanpa dihantui ancaman perang.
KMT menentang keras usulan UU kenaikan anggaran pertahanan sampai lima persen dari GDP. Pemerintahan DPP mengusulkan penambahan anggaran ini untuk memenuhi permintaan Presiden Donald Trump. Cheng tidak ingin Taiwan jadi korban strategi Presiden Trump.
Jika Cheng terpilih sebagai presiden Taiwan pada 2028, bagaimana hubungan antara Taiwan dan Tiongkok?
“Saya akan kembali ke konsensus 1992,” ujarnya. Konsensus ini mencakup prinsip ‘One China’, tetapi rumusan rincinya belum sepenuhnya jelas. Pemilu berikutnya KMT kalah, dan DPP memenangkan pilpres.
Presiden Taiwan saat itu, Lee Teng-hui, yang dipegang oleh KMT, membuat konsensus ‘One China’. Kemudian, ketika KMT kembali berkuasa, Ma Ying-jeou memperkuat hubungan dengan Beijing. Terjadilah pertemuan sejarah antara presiden Taiwan dan Tiongkok di Singapura.
Pada pertemuan itu, kata Tiongkok dan Taiwan tidak digunakan. Mereka menyebut dua negara sebagai ‘Liang Pian’ –dua sisi dari sebuah selat. Kata ‘Xian Sheng’ digunakan untuk saling menghormati. Ini mirip dengan istilah ‘Pak’ dalam bahasa Indonesia.
Jika Cheng menjadi presiden Taiwan, apa yang akan terjadi? Mungkin, dia akan menggunakan kata ‘Xian Sheng’ untuk Xi Jinping. Tapi bagaimana Xi Jinping akan memanggil Cheng Li-wun? Ini menjadi pertanyaan yang menarik untuk dilihat di masa depan.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar