Pengumuman Penerbitan Obligasi Patriot
Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengungkapkan bahwa pihaknya memperkirakan akan segera menerima dana segar dari penerbitan Obligasi Patriot dalam beberapa minggu mendatang. Hal ini terjadi setelah obligasi tersebut secara resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada hari ini, Rabu (1/10/2025).
Dalam wawancara dengan media, Pandu menyampaikan bahwa para taipan terkaya di Indonesia telah berjanji untuk membeli obligasi senilai Rp50 triliun (US$3 miliar). Meskipun imbal hasil obligasi ini lebih rendah dibandingkan obligasi pemerintah yang sejenis, mereka melihat ini sebagai cara signifikan untuk berkontribusi bagi negara.
"Pelaku bisnis sangat antusias dengan proyek ini karena dapat dijalankan secara profesional dalam skala yang sangat besar," ujar Pandu.
Obligasi Patriot dirancang untuk membiayai lebih dari 30 proyek konversi sampah menjadi energi di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, sekitar 80% dari total dana Danantara senilai US$8 miliar akan dialokasikan untuk proyek dalam negeri, sementara sisanya diarahkan ke investasi luar negeri.
Fokus Investasi dan Proyek Baru
Selain sektor energi, SWF yang dibangun era Presiden Prabowo juga membidik investasi di pusat data, ketahanan pangan, serta berencana masuk ke bisnis manajemen investasi. Kesepakatan untuk masuk ke sektor ini ditargetkan tercapai pada akhir 2025 atau awal 2026.
Kesepakatan dengan Freeport-McMoRan Inc.
Sementara itu, Indonesia disebut hampir mencapai kesepakatan dengan Freeport-McMoRan Inc. untuk mengambil alih tambahan saham di tambang tembaga raksasa Grasberg. Kesepakatan ini akan menambah porsi kepemilikan pemerintah hingga 51%, yang sebelumnya telah mencapai mayoritas setelah akuisisi pada 2018.
Meski sempat disebut bisa dilakukan tanpa pembayaran, Pandu menyatakan bahwa proses pengambilalihan saham kali ini tetap akan disertai biaya. "Saya tidak akan bilang gratis, selalu ada biayanya," ujarnya di Milken Institute Asia Summit di Singapura.
Pandu juga menegaskan bahwa akuisisi ini akan memberi keuntungan bagi para pelaku. "Ini sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak."
Sebelumnya, CEO Danantara Rosan Roeslani menyebutkan bahwa Freeport telah menyetujui pemberian 12% saham di unit lokalnya secara cuma-cuma kepada pemerintah sebagai imbalan atas perpanjangan izin operasi hingga setelah 2041. Meski begitu, perusahaan asal Amerika Serikat itu menyatakan bahwa kedua pihak masih membahas kesepakatan yang “menguntungkan”.
Perjalanan Panjang Negosiasi
Media seperti Bloomberg menyebut bahwa negosiasi kepemilikan mayoritas tambang Grasberg sendiri memakan waktu bertahun-tahun dan sering diwarnai ketegangan, mulai dari sengketa pajak hingga isu lingkungan. Pada 2017, pemerintah sempat menghentikan ekspor konsentrat, menyebabkan produksi berhenti selama berminggu-minggu. Freeport bahkan sempat mengancam membawa sengketa tersebut ke arbitrase internasional.
Tambang Grasberg di Papua Tengah, yang merupakan salah satu tambang tembaga terbesar di dunia, kini masih dalam tahap pemulihan setelah insiden semburan lumpur yang menewaskan sedikitnya dua orang. Insiden itu memaksa Freeport memangkas proyeksi produksi tembaga untuk tahun ini dan tahun depan, serta mengumumkan status force majeure pada pekan lalu.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!