Peran Industri Hasil Tembakau dalam Perekonomian Daerah
Industri hasil tembakau, khususnya industri rokok kretek tangan (SKT), memiliki peran penting dalam perekonomian nasional dan daerah. Hal ini disampaikan oleh Prof Badri Munir Sukoco, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (UNAIR). Menurutnya, perlindungan terhadap sektor padat karya menjadi salah satu langkah strategis untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang diharapkan.
Studi yang dilakukan UNAIR pada tahun 2022 menunjukkan bahwa keberadaan pabrik SKT memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitar. Dari total warga di sekitar pabrik, sebanyak 76,9 persen mengaku memperoleh manfaat baik berupa peluang kerja maupun peningkatan pendapatan. Aktivitas ekonomi yang dihasilkan juga mendorong pertumbuhan usaha lokal seperti warung makanan dan minuman, layanan transportasi, serta toko kelontong dengan tingkat pertumbuhan mencapai 94,7 persen.
Selain itu, studi tersebut juga mencatat efek ekonomi berganda dari pabrik SKT mencapai 3,8 kali lipat. Artinya, setiap Rp1.000 yang dihasilkan dari aktivitas industri ini mampu menciptakan perputaran ekonomi sebesar Rp3.800 di masyarakat. Hal ini menunjukkan besarnya kontribusi industri ini terhadap perekonomian lokal.
Prof Badri juga menyebutkan bahwa industri hasil tembakau berkontribusi signifikan dalam pendapatan negara melalui cukai hasil tembakau (CHT). Secara historis, lebih dari 90 persen penerimaan cukai berasal dari CHT, sedangkan 10 persen APBN juga berasal dari sumber yang sama. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas industri ini agar tetap dapat berkontribusi secara optimal.
Kontribusi SKT terhadap Penyerapan Tenaga Kerja
Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, terdapat 1.352 unit industri hasil tembakau (IHT) yang menyerap tenaga kerja sebanyak 387.000 orang di sektor hulu dan 90.000 orang di sektor hilir. Angka ini menunjukkan bahwa industri ini menjadi salah satu sektor yang sangat berkontribusi dalam menyerap tenaga kerja.
Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menyoroti beban cukai yang terlalu tinggi, yaitu sebesar 57 persen. Ia menyebut bahwa beban tersebut bisa diibaratkan seperti Firaun, yang terlalu berat dan perlu dikaji ulang. Harapan besar diberikan kepada pemerintah untuk merevisi kebijakan perpajakan agar tidak semakin membebani industri sektor padat karya.
Kepentingan Kesejahteraan Pekerja
Ketua Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI) Jawa Timur, Purnomo, menegaskan pentingnya kebijakan pemerintah yang berpihak pada kesejahteraan pekerja. Menurutnya, penyusunan kebijakan perpajakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja.
“Jika cukai dan pajak terus meningkat, bagaimana nasib buruh? Pemerintah perlu menyusun kebijakan cukai yang melindungi para buruh dan masyarakat kecil, terlebih dengan tingkat pengangguran yang masih tinggi,” ujarnya.
Kontribusi Industri di Kabupaten Bojonegoro
Sekretaris Daerah Pemkab Bojonegoro, Kusnandaka Tjatur Prasetija, menjelaskan bahwa Bojonegoro adalah sentra tembakau di Jawa Timur. Terdapat 37 pabrik rokok yang menyerap 17.000 tenaga kerja dan menggerakkan UMKM lokal. Selain itu, industri ini juga berkontribusi pada pendapatan daerah melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Namun, Kusnandaka khawatir jika beban cukai dan pajak terus meningkat, maka akan berdampak pada penurunan kinerja IHT di Bojonegoro. “Dengan bertambahnya beban cukai dan pajak, ternyata di masyarakat itu berdampak ke menurunnya produksi tembakau di Bojonegoro,” tambahnya.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!