Daftar UMP 2026 di 28 Provinsi, Jakarta Tertinggi, Jawa Barat Terendah

Perbandingan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026 di Indonesia

Pemerintah daerah di 28 provinsi telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026. Dari daftar tersebut, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan UMP tertinggi di Indonesia, mencapai Rp 5.729.876 atau naik Rp 333.115 dibanding tahun sebelumnya. Angka ini menempatkan Jakarta jauh di atas provinsi lain, sekaligus menjadi UMP tertinggi nasional sejauh ini.

Di bawah Jakarta, beberapa provinsi memiliki UMP yang relatif tinggi. Kepulauan Bangka Belitung menjadi provinsi dengan UMP sebesar Rp 4.035.000, disusul oleh Sulawesi Utara dengan angka Rp 4.002.630 dan Sumatera Selatan sebesar Rp 3.942.963. Sementara itu, sejumlah provinsi di Pulau Jawa masih berada di kisaran Rp 2,3–2,4 juta.

UMP 2026 terendah diduduki oleh Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 2.317.601. Kemudian, disusul oleh UMP Jawa Tengah sebesar Rp 2.327.386,07. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menduduki posisi ketiga terendah dengan UMP 2026 sebesar Rp 2.417.495. Terendah keempat adalah UMP 2026 Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 2.446.880,68, selanjutnya disusul oleh NTT yang UMP 2026 ditetapkan Rp 2.455.898.

Berikut ini adalah daftar UMP 2026 di 28 provinsi Indonesia:

UMP Sumatera Utara 2026: Rp 3.228.971 (naik Rp 236.412)
UMP Sumatera Barat 2026: Rp 3.182.955 (naik Rp 188.761,87)
UMP Riau 2026: Rp 3.780.495,85 (naik Rp 271.719,63)
UMP Jambi 2026: Rp 3.471.497 (naik Rp 236.962)
UMP Sumatera Selatan 2026: Rp 3.942.963 (naik Rp 261.402)
UMP Bengkulu 2026: Rp 2.827.250,90 (naik Rp 157.211)
UMP Kepulauan Babel 2026: Rp 4.035.000 (naik Rp 158.400)
UMP Kepulauan Riau 2026: Rp 3.879.520 (naik Rp 255.866)
UMP DKI Jakarta 2026: Rp 5.729.876 (naik Rp 333.115)
UMP Jawa Barat 2026: Rp 2.317.601 (naik Rp 125.763)
UMP Jawa Tengah 2026: Rp 2.327.386,07 (naik Rp 158.037,07)
UMP DI Yogyakarta 2026: Rp 2.417.495 (naik Rp 153.414,05)
UMP Jawa Timur 2026: Rp 2.446.880,68 (naik Rp 140.895)
UMP Banten 2026: Rp 3.100.881,40 (naik Rp 195.761)
UMP NTT 2026: Rp 2.455.898 (naik Rp 126.000)
UMP Kalimantan Barat 2026: Rp 3.054.552 (naik Rp 176.266)
UMP Kalimantan Tengah 2026: Rp 3.686.138 (naik Rp 212.516)
UMP Kalimantan Selatan 2026: Rp 3.725.000 (naik Rp 228.805)
UMP Kalimantan Utara 2026: Rp 3.775.243 (naik Rp 195.083)
UMP Sulawesi Utara 2026: Rp 4.002.630 (naik Rp 277.205)
UMP Sulawesi Tengah 2026: Rp 3.179.565 (naik Rp 264.565)
UMP Sulawesi Selatan 2026: Rp 3.921.088,79 (naik 263.561)
UMP Gorontalo 2026: Rp 3.405.144 (naik Rp 183.413)
UMP Sulawesi Barat: Rp 3.315.935 (naik Rp 151.538)
UMP Maluku 2026: Rp 3.334.490 (naik Rp 192.791)
UMP Maluku Utara 2026: Rp 3.552.840 (naik Rp 144.840)
UMP Papua Barat Daya 2026: Rp 3.766.000 (naik Rp 152.000)
UMP Aceh 2026: Rp 3.685.616 (sama seperti UMP 2025)

Perbedaan UMP Antar Wilayah

Perbedaan antara UMP di berbagai wilayah sangat signifikan. DKI Jakarta tetap menjadi pusat dengan angka terbesar, sementara provinsi di Pulau Jawa cenderung memiliki UMP yang lebih rendah dibandingkan wilayah lain. Hal ini mencerminkan perbedaan ekonomi dan biaya hidup antar daerah.

Provinsi seperti Kepulauan Bangka Belitung dan Sulawesi Utara menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik dalam hal penyesuaian upah minimum. Di sisi lain, beberapa provinsi di Jawa seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah memiliki UMP yang lebih rendah meskipun mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Implikasi UMP 2026

Penetapan UMP 2026 akan berdampak pada sektor industri, tenaga kerja, dan perekonomian secara keseluruhan. Peningkatan upah minimum dapat meningkatkan daya beli masyarakat, namun juga bisa memengaruhi biaya operasional perusahaan. Oleh karena itu, setiap provinsi melakukan evaluasi berdasarkan kondisi ekonomi lokal dan kebutuhan masyarakat.

Dengan adanya perbedaan UMP di berbagai wilayah, diperlukan kebijakan yang lebih fleksibel agar dapat menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan kemampuan usaha. Kebijakan ini juga harus dipantau secara berkala agar tidak terjadi ketimpangan yang berlarut-larut.