Isu Demo Besar-Besaran pada 25 Agustus 2025, Ini Fakta yang Perlu Diketahui
Beredar informasi mengenai rencana aksi demo besar-besaran dengan tuntutan "bubarkan DPR RI" yang direncanakan berlangsung pada 25 Agustus 2025. Isu ini menyebar luas di berbagai platform media sosial dan pesan berantai, memicu perhatian masyarakat terhadap isu-isu yang dianggap merugikan rakyat.
Tuntutan tersebut muncul sebagai bentuk protes terhadap kinerja lembaga legislatif, khususnya terkait beberapa masalah seperti dugaan korupsi, gaya hidup mewah anggota dewan, serta pengesahan undang-undang yang dinilai tidak pro-rakyat. Selain itu, masyarakat juga menuntut agar dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 diteliti secara mendalam dan kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat segera dievaluasi.
Beberapa pihak yang terlibat dalam isu ini telah memberikan klarifikasi. Salah satunya adalah organisasi mahasiswa, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan. Mereka secara tegas membantah akan menggelar aksi pada tanggal 25 Agustus 2025. Koordinator Media BEM SI Kerakyatan, Pasha Fazillah Afap, menjelaskan bahwa aksi mereka telah dilaksanakan lebih awal, yakni pada 21 Agustus 2025.
“Kami dari BEM SI Kerakyatan tidak akan menggelar aksi pada 25 Agustus. Aksi kami sudah selesai pada 21 Agustus 2025. Isu yang beredar itu bukan dari kami,” ujarnya.
Selain BEM SI, isu demo juga muncul dari kelompok buruh. Namun, tanggal dan lokasi aksi yang disampaikan berbeda. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan bahwa aksi unjuk rasa akan digelar pada 28 Agustus 2025, baik di depan Gedung DPR RI maupun Istana Kepresidenan. “Partai Buruh dan serikat buruh akan turun ke jalan, tetapi tanggalnya 28 Agustus di depan Gedung DPR atau Istana Merdeka. Isu yang beredar soal 25 Agustus bukan dari kami,” jelas Said Iqbal.
Menanggapi isu ini, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan sikap terbuka dan siap menerima aspirasi masyarakat. Ia menegaskan bahwa pihaknya bersedia mendengarkan keluhan dan harapan rakyat melalui mekanisme yang sesuai. Puan juga telah memberikan penjelasan mengenai polemik tunjangan rumah bagi anggota DPR. Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menjelaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji bagi anggota dewan. Tunjangan tersebut merupakan kompensasi pengganti rumah jabatan yang telah dikembalikan ke pemerintah.
“Tidak ada kenaikan gaji DPR. Tunjangan itu adalah biaya sewa rumah dan itu untuk rumah yang bukan rumah jabatan,” jelasnya.
Pihak kepolisian juga telah menyiagakan ribuan personel jika aksi demo benar-benar terjadi. Mereka akan melakukan pengamanan dengan pendekatan humanis dan persuasif. Kabid Humas Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi dan menghindari kawasan sekitar Gedung DPR/MPR RI.
“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi. Polri akan siaga penuh mengamankan jalannya demo, jika memang terjadi, dengan pendekatan persuasif dan humanis,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!