Kabupaten Pati Kembali Memanas dengan Demo Besar-Besaran
Kabupaten Pati, Jawa Tengah kembali menjadi sorotan setelah munculnya rencana demo besar-besaran yang akan digelar pada Senin (25/8/2025). Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu akan melakukan aksi unjuk rasa di kawasan alun-alun Pati. Aksi ini merupakan kelanjutan dari demo sebelumnya yang berujung ricuh pada 13 Agustus lalu.
Tuntutan utama dari demo kali ini adalah agar DPRD Pati segera menuntaskan pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket dan memakzulkan Bupati Sudewo dari jabatannya. Menurut KBBI, makzulan adalah proses atau tindakan memberhentikan seseorang dari jabatan tinggi. Dalam konteks ini, massa ingin agar proses pemakzulan dilakukan secara cepat dan transparan.
Rencana Demo dan Persiapan yang Matang
Ahmad Husein, inisiator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, menyatakan bahwa aksi pada 25 Agustus nanti akan dihadiri oleh sekitar 50 ribu orang. Ia mengklaim bahwa pihaknya telah mengirimkan surat pemberitahuan ke Polresta Pati. Namun, untuk menghindari konflik, pihaknya menggunakan nama baru yaitu Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu. Hal ini dilakukan karena adanya kesepakatan dengan Polresta Pati untuk tidak menggelar aksi unjuk rasa lagi sebelum hasil Pansus Hak Angket dikeluarkan.
Husein juga meminta massa yang ikut aksi agar tidak bertindak anarkis dan merusak fasilitas publik. Ia mengkhawatirkan adanya penyusup yang memicu kericuhan seperti yang terjadi pada demo sebelumnya. Bahkan, ia mendengar kabar tentang kemungkinan adanya penyusup yang membawa bom molotov. Untuk mengantisipasi hal tersebut, ia meminta aparat kepolisian segera menangkap pelaku jika terjadi keributan.
Posko Pengawasan di DPRD dan Rencana ke Jakarta
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu juga mendirikan posko di depan pintu gerbang selatan Gedung DPRD Pati. Posko ini bertujuan untuk mengawal proses Pansus Hak Angket pemakzulan Sudewo yang sedang bergulir. Selain itu, posko juga akan menampung aspirasi masyarakat yang merasa menjadi korban kebijakan Bupati Sudewo dan tindakan represif aparat keamanan saat demo 13 Agustus lalu.
Koordinator Posko, Hanif, mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa melarang jika ada pihak-pihak yang ingin melakukan aksi unjuk rasa lagi. Namun, aksi tersebut tidak dikomandoi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Selain itu, pihak aliansi juga berencana melakukan pengawalan ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Sudewo.
Selebaran Demo Pati Jilid 2 yang Viral
Viral di media sosial beredar selebaran informasi tentang rencana unjuk rasa jilid II di Kabupaten Pati. Dalam selebaran tersebut, terdapat seruan "Jangan Lupa Bawa Pelindung Diri" dan tanggal demo yang disebutkan adalah 20 Agustus 2025. Namun, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono (Botok), menegaskan bahwa selebaran tersebut bukan dari aliansi masyarakat Pati bersatu. Ia mengaku tidak mengetahui siapa yang memunculkan selebaran tersebut dan tujuannya.
Bupati Sudewo Tetap Ngotot Ogah Mundur
Bupati Pati Sudewo tetap ngotot ogah mundur meski didemo warganya sendiri. Massa yang hadir dalam demo Rabu (13/8/2025) menuntut Sudewo mundur dari jabatannya. Pasalnya, politikus Partai Gerindra itu sempat menantang warganya untuk berdemo terkait kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang mengakibatkan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Meskipun sudah membatalkan kebijakan tersebut dan meminta maaf, warga tetap melaksanakan demo dan menuntut Sudewo untuk mundur dari jabatannya. Di tengah gelombang unjuk rasa yang mengakibatkan 34 orang dari massa dan polisi jadi korban luka serta 11 orang ditangkap Polda Jateng, Sudewo nyatanya tetap ngotot ogah mundur.
Gubernur Jateng Minta Warga Pati Bersabar
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi meminta masyarakat Kabupaten Pati untuk bersabar menanti hasil proses hak angket dan pembentukan pansus pemakzulan Bupati Sudewo. Ia menyebut, paling cepat 60 hari nantinya akan diketahui terhadap nasib Sudewo sebagai Bupati Pati. Pihaknya menghargai prosedur hukum yang ditempuh melalui kesepakatan hak angket DPRD Kabupaten Pati dan pembentukan pansus pemakzulan Bupati Pati Sudewo.
Profil Bupati Sudewo
Sudewo lahir di Pati, Jawa Tengah, pada 11 Oktober 1968. Suami Atik Kusdarwati itu meraih gelar Sarjana di Universitas Sebelas Maret (UNS) pada 1993. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke jenjang S-2 Teknik Pembangunan di Universitas Diponegoro (UNDIP). Setelah lulus kuliah, Sudewo memulai kariernya sebagai karyawan di PT Jaya Construction pada 1993–1994. Ia juga pernah menjadi pegawai honorer di Departemen Pekerjaan Umum Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Bali.
Pada 1997, ayah empat anak itu diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di Departemen Pekerjaan Umum Kanwil Jawa Timur dan kemudian menjadi PNS di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar. Sudewo sempat menjadi wiraswasta selama 3 tahun. Kemudian, ia mulai terjun ke dunia politik dengan bergabung bersama Partai Demokrat. Sudewo terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk periode 2009–2013. Pada 2019, ia kembali melenggang ke Senayan. Namun, kali ini melalui Fraksi Partai Gerindra. Pada Pilkada Pati 2024, Sudewo berhasil terpilih untuk menduduki kursi Bupati. Ia didampingi oleh Risma Ardhi Chandra sebagai Wakil Bupati.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!