Bank Sampah sebagai Bagian dari Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa bank sampah tidak dapat menjadi solusi tunggal dalam mengatasi masalah plastik. Skema “setoran” sampah tersebut merupakan bagian dari sistem pengelolaan terpadu yang berbasis pada ekonomi sirkular. Hal ini diungkapkan oleh Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional dan Diplomasi Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Erik Teguh Primiantoro, saat menghadiri Konferensi ke-5.2 Komite Negosiasi Antar-Pemerintah atau Intergovermental Negotiating Committee (INC 5.2) di Jenewa, Swiss, pada 5–13 Agustus 2025.
Pembahasan tentang bank sampah dalam forum tersebut merujuk pada The Chair Text Desember 2024 dan Revised Chair Text yang disusun selama INC 5.2. Erik menjelaskan bahwa bank sampah menjadi bagian penting dalam penerapan waste management, khususnya terkait dengan konsep sirkular ekonomi Indonesia. Ia menekankan bahwa bank sampah harus menjadi bagian terintegrasi dalam ekosistem sirkular ekonomi agar target 100 persen sampah, termasuk plastik, dapat terkelola dengan baik pada 2029.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pemerintah menargetkan seluruh sampah terkelola secara baik. Bank sampah diposisikan sebagai salah satu instrumen pendukung sistem sirkular ekonomi, bersama dengan berbagai elemen lain seperti pengelolaan limbah, daur ulang, dan pengurangan produksi plastik.
Langkah Penyokong dan Pemantauan
Pengelola bank sampah yang merasa kurang mendapat dukungan dapat melaporkan masalah kepada kantor Pusat Pengendalian (Pusdal) KLH yang tersebar di enam wilayah Indonesia, yaitu Pekanbaru, Yogyakarta, Balikpapan, Denpasar, Makassar, serta Biak/Sorong. Laporan juga bisa disampaikan melalui Pusdal di ibu kota provinsi, maupun ke Waste Crisis Center KLH di Jakarta Timur.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memastikan bahwa Indonesia akan tetap mengambil langkah konkret untuk menghentikan polusi plastik, meski proses perundingan di INC 5.2 berakhir tanpa kesepakatan. Dalam pernyataannya, ia menyatakan bahwa Indonesia akan tetap melakukan tindakan terencana dan terukur, baik dengan maupun tanpa adanya perjanjian global.
Hasil Perundingan di INC 5.2
Para peserta forum belum menyepakati rancangan perjanjian global untuk mengakhiri pencemaran sampah plastik, seperti yang terjadi pada sesi sebelumnya atau INC 5. Perundingan yang berlangsung di Jenewa pada 5–13 Agustus 2025 menghasilkan dua draf revisi, namun sidang pleno pada 15 Agustus ditutup tanpa konsensus. Beberapa negara menyatakan kekecewaan, meskipun semua pihak sepakat melanjutkan proses menuju INC 5.3.
Menurut Hanif, dalam INC 5.2, Indonesia menekankan beberapa prioritas, antara lain penghapusan plastik bermasalah dan bahan kimia berbahaya, serta penerapan desain produk berkelanjutan—yang tahan lama, dapat digunakan kembali, dan dapat didaur ulang. Selain itu, ada target untuk mendorong ekonomi sirkular, memperkuat pengelolaan sampah berkelanjutan dari hulu ke hilir, serta mencegah kebocoran plastik dan seluruh siklusnya. Yang terakhir adalah gencarnya remediasi dan restorasi ekosistem dari pencemaran plastik.
Kesimpulan
Bank sampah menjadi bagian penting dalam strategi pengelolaan sampah yang lebih komprehensif. Meski tidak menjadi solusi tunggal, bank sampah tetap memiliki peran signifikan dalam memperkuat sistem sirkular ekonomi. Dengan dukungan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, harapan untuk mengurangi polusi plastik semakin besar. Pemerintah akan terus berkomitmen dalam mengambil langkah-langkah nyata untuk mencapai target pengelolaan sampah yang optimal.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!