Ditonton Menkeu Purbaya, Kepala Daerah Diminta Atasi Inflasi Agar Tetap Berkuasa

Peran Kepala Daerah dalam Pengendalian Inflasi

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyoroti pentingnya peran kepala daerah dalam menjaga laju inflasi di wilayah masing-masing. Ia menekankan bahwa pengendalian harga bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas sosial dan politik. Menurutnya, jika seorang kepala daerah berhasil mengendalikan harga, maka kemungkinan besar ia akan kembali terpilih dalam pemilu tanpa perlu banyak embel-embel lain.

“Perut masih merupakan alat politik utama di Indonesia,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 yang disiarkan melalui kanal YouTube Kemendagri, Senin (20/10).

Purbaya menyatakan bahwa saat ini inflasi di tingkat daerah relatif terkendali. Dari 38 provinsi di Indonesia, 37 mencatat inflasi positif, sementara hanya Maluku Utara yang mengalami sedikit deflasi. Sebanyak 25 provinsi bahkan sudah berada dalam rentang target inflasi nasional.

“Artinya, pengendalian di daerah berjalan cukup baik,” tambahnya.

Inflasi sebagai Strategi Kestabilan Bangsa

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa menjaga inflasi bukan semata tugas teknokratis, tetapi juga strategi penting dalam menjaga kestabilan bangsa. Ia memberikan contoh era Presiden Soeharto yang mampu mempertahankan kekuasaan selama tiga dekade, salah satunya karena keberhasilannya menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil.

“Salah satu rahasia kenapa Pak Harto bisa bertahan 32 tahun adalah beliau bisa menjaga stabilitas harga, terutama beras. Kalau harga beras stabil, yang lain akan ikut,” jelasnya.

Menurutnya, inflasi yang terkendali tidak hanya menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga meredam potensi gejolak sosial politik. “Inflasi itu bisa menjaga stabilitas sosial politik. Kalau harga naik tak terkendali, tekanan sosial pasti meningkat,” ujarnya.

Capaian Inflasi Nasional dan Tantangan Berikutnya

Per September 2025, inflasi nasional tercatat sebesar 2,65% (year-on-year). Purbaya menyebut capaian tersebut sebagai hasil dari membaiknya keterjangkauan harga, kelancaran pasokan, dan efisiensi distribusi antar daerah.

Ia pun meminta Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat sinergi untuk menciptakan kebijakan yang tepat dan terukur.

“Tugas kita sekarang bukan hanya menahan inflasi tetap rendah, tapi juga menjaga stabilitas harga dan pasokan secara berkelanjutan,” tegasnya.

Langkah-Langkah yang Harus Dilakukan

Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa langkah penting harus dilakukan:

• Koordinasi antar lembaga: Sinergi antara TPIP dan TPID menjadi kunci dalam pengambilan kebijakan yang efektif.
• Peningkatan keterjangkauan harga: Meningkatkan akses masyarakat terhadap barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.
• Peningkatan efisiensi distribusi: Memastikan pasokan barang kebutuhan pokok dapat sampai ke daerah-daerah dengan cepat dan lancar.
• Pemantauan inflasi secara berkala: Melakukan evaluasi rutin terhadap tingkat inflasi di setiap provinsi untuk mengetahui adanya peningkatan yang perlu segera ditangani.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan inflasi dapat terkendali dan stabilitas sosial politik dapat terjaga. Purbaya menekankan bahwa pengendalian inflasi adalah tanggung jawab bersama, baik pemerintah pusat maupun daerah, serta seluruh stakeholder terkait.