DPD RI Perhatikan Kesiapan Bencana Papua Barat Daya saat Berkunjung ke DKP2B dan Satpol PP

Kunjungan Anggota DPD RI untuk Meningkatkan Kesiapsiagaan Bencana di Papua Barat Daya

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Agustinus R Kambuaya, melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kebakaran, Penyelamatan, dan Penanggulangan Bencana (DKP2B) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Papua Barat Daya. Kunjungan ini dilakukan pada Selasa (16/12/2025), dengan tujuan utama untuk menyerap aspirasi pemerintah daerah terkait kesiapsiagaan dan penanganan bencana.

Agustinus menjelaskan bahwa isu kebencanaan menjadi fokus perhatian DPD RI karena meningkatnya frekuensi bencana alam di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di kawasan Indonesia Timur seperti Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Ia menyatakan bahwa penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari mitigasi dan pencegahan hingga tanggap darurat dan penanganan pascabencana.

Fokus pada Perencanaan dan Penganggaran

Kunjungan tersebut juga bertujuan untuk melihat bagaimana perencanaan penanganan bencana di daerah, terutama dari sisi penganggaran. Agustinus ingin mengetahui apa saja yang sudah dikerjakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), termasuk hambatan dan tantangan yang dihadapi.

Ia menegaskan bahwa lembaga di garis depan seperti DKP2B dan Satpol PP perlu diperkuat dari sisi kelembagaan, anggaran, sumber daya manusia, serta dukungan masyarakat. Hal ini penting agar pelaksanaan tugas di lapangan dapat berjalan lebih optimal.

Penguatan Nomenklatur Kelembagaan

Salah satu perhatian utama Agustinus adalah status kelembagaan DKP2B yang saat ini masih tergabung dengan Satpol PP dan Damkar. Menurutnya, penguatan nomenklatur kelembagaan diperlukan agar pelaksanaan tugas di lapangan lebih optimal. Ia berharap agar kelembagaan ini diperkuat, dan jika memungkinkan, tidak lagi bertipe C, tetapi naik menjadi tipe B agar ruang gerak dan kapasitas kerja lebih maksimal.

Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Agustinus juga menyoroti keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kebencanaan. Ia menilai masih dibutuhkan tambahan mobil pemadam kebakaran, kendaraan operasional kebencanaan, serta speed boat untuk penanganan bencana di wilayah perairan. Selain itu, ia mendorong Biro Kepegawaian daerah untuk mengusulkan analisis kebutuhan aparatur sipil negara (ASN), khususnya bagi DKP2B, Satpol PP, dan Damkar. Penambahan personel dinilai penting agar pelayanan kebencanaan berjalan optimal dan merata.

Perhatian pada Anggaran

Terkait anggaran, Agustinus menekankan perlunya perhatian lebih dari pemerintah daerah dan DPR. Menurutnya, anggaran kebencanaan yang terbatas idealnya ditambah mengingat bencana semakin sering terjadi. “Jangan menunggu bencana terjadi baru kita saling menyalahkan,” tegasnya.

Tanggapan dari Pihak Terkait

Kepala DKP2B dan Satpol PP Papua Barat Daya, Vincente Campana Baay, menyambut baik kunjungan kerja tersebut. Ia mengatakan bahwa berbagai aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan pembahasan dan perjuangan di tingkat pusat. Vincente menambahkan bahwa BPBD Papua Barat Daya yang direncanakan berdiri sendiri ke depan masih membutuhkan dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terutama terkait peralatan dan logistik.

Selain itu, Satpol PP dan Damkar juga mengusulkan pengadaan mobil pemadam kebakaran, mengingat masih terdapat beberapa kabupaten di Papua Barat Daya yang belum memiliki armada Damkar. “Kami juga menyampaikan aspirasi terkait penguatan kelembagaan. Tahun depan, BPBD akan berdiri sendiri, begitu juga Satpol PP dan Damkar,” ujar Vincente.