Peringatan Keras Menteri ESDM terhadap Penanganan Tambang Ilegal
Dalam sebuah rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan peringatan keras kepada jajaran di kementeriannya, khususnya kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) ESDM Rilke Jeffri Huwae. Peringatan ini disampaikan setelah menerima kritik dari anggota dewan yang merasa belum ada tindakan nyata dari Dirjen Gakkum dalam menangani masalah tambang ilegal.
Bahlil menyampaikan peringatannya secara tegas saat berbicara dalam rapat tersebut. Ia menanyakan keberadaan Dirjen Gakkum dan meminta agar tidak ragu dalam mengambil tindakan. "Dirjen Gakkum mana ya? Komisi XII lagi uji nyali Bapak ini. Bapak jaksa atau bukan jaksa? Kalau nyali tidak ada, segera pertimbangkan. Saya enggak main-main benar, ini barang ini enggak ada urusan kita," tegas Bahlil.
Rilke Jeffri Huwae menjabat sebagai Dirjen Gakkum ESDM sejak 25 Juni 2025. Sebelumnya, ia memiliki karier yang kuat di lembaga kejaksaan, termasuk pernah menjadi Jaksa Pengacara Negara serta Kepala Kejaksaan di beberapa kejaksaan negeri. Meskipun demikian, kritik terhadap kinerjanya terus datang dari berbagai pihak, termasuk dari anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Gerindra, Muhammad Rohid.
Rohid mengapresiasi pembentukan Direktorat Jenderal Gakkum di Kementerian ESDM, yang dinilainya sebagai unit kerja paling penting saat ini. Pembentukan Ditjen Gakkum juga sejalan dengan fokus Presiden Prabowo Subianto pada pemberantasan tambang ilegal. Rohid yakin bahwa isu ini sudah sering dibahas dalam rapat kabinet, dan tentunya diketahui oleh Bahlil sebagai Menteri ESDM.
Namun, ia menyoroti kurangnya tindakan konkret dari Dirjen Gakkum yang baru. Rohid meminta agar jajaran ESDM segera turun ke lapangan untuk menindak tambang ilegal di berbagai daerah. Ia bahkan menekankan bahwa jangan sampai tim gabungan bentukan Presiden lebih dulu turun ke lapangan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keberadaan Menteri ESDM dan Dirjen Gakkum ESDM.
"Jangan nanti kita melihat, teman-teman Komisi XII ini, malah tim gabungan Presiden dulu yang lebih turun Pak. Bahkan saya tanya, ini jadinya Pak Menterinya di mana, Dirjen Gakkumnya di mana?" tegas Rohid.
Rohid menekankan pentingnya peran Dirjen Gakkum untuk lebih aktif turun ke lapangan menindak tambang ilegal. Ia menyatakan bahwa Komisi XII DPR siap membantu memberikan informasi terkait lokasi-lokasi tambang ilegal dan mendampingi proses penindakannya. Ia berharap direktorat yang baru dibentuk ini tidak menjadi sekadar formalitas, tetapi benar-benar mampu menjalankan tugasnya dalam memberantas tambang ilegal di Indonesia.
"Jadi jangan enggak ada guna Pak, nanti takutnya Bapak membentuk direktorat yang baru tapi takutnya nonsense Pak, nihil gitu loh. Jangan nanti orang bilang direktorat ini omon-omon," ucap Rohid.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar