Peran Lembaga Internasional dalam Pemulihan Bencana di Aceh
Sejumlah lembaga internasional yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seperti United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF) telah menerima surat dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh. Surat tersebut mengajukan permintaan bantuan untuk membantu pemulihan pasca-bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di wilayah tersebut.
UNDP menyampaikan bahwa mereka telah menerima surat resmi dari Pemprov Aceh pada hari Minggu, 14 Desember 2025. UNDP adalah badan PBB yang fokus pada program pembangunan dan pengentasan kemiskinan di negara-negara anggota. Dalam keterangan tertulisnya, UNDP saat ini sedang melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik kepada para national responders atau tim penanggulangan bencana serta masyarakat yang terdampak. “Ini sejalan dengan mandat UNDP dalam pemulihan dini atau early recovery,” tulis UNDP, dikutip Selasa (16/12).
Di sisi lain, UNICEF juga merespons surat dari Pemerintah Provinsi Aceh dengan tanggapan serupa. Saat ini, UNICEF tengah berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk menelaah bidang dukungan yang diminta serta mengidentifikasi kebutuhan prioritas yang dapat mereka dukung dalam upaya penanganan yang dipimpin pemerintah.
Sejak awal banjir melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, UNICEF telah bekerja erat bersama pemerintah di tingkat nasional dan daerah serta para mitra untuk membantu upaya respons darurat. Tim UNICEF di Kantor Lapangan Aceh juga telah berada di lapangan dan diperkuat dengan tambahan keahlian teknis, khususnya di bidang kesejahteraan anak.
“Tim UNICEF di Kantor Lapangan Aceh telah berada di lapangan dan diperkuat dengan tambahan keahlian teknis, khususnya di bidang yang berkaitan dengan kesejahteraan anak,” tulis keterangan tertulis UNICEF.
Kerjasama dengan Pemerintah Indonesia
Sementara itu, Kantor Perwakilan PBB di Indonesia terus memantau situasi secara seksama dan aktif bekerja bersama pemerintah Indonesia untuk mengawal respons darurat di provinsi-provinsi terdampak. Di lapangan, PBB mendukung upaya pemerintah melalui bantuan teknis sesuai mandat program yang tengah berjalan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, serta melalui dukungan di tingkat nasional bersama kementerian terkait.
“PBB siap untuk memperkuat dukungan tersebut dengan terus bekerja sama secara erat dengan pemerintah,” demikian pernyataan PBB dalam siaran pers.
Tanggapan dari Pemprov Aceh
Sebelumnya, Juru Bicara Pemprov Aceh Muhammad MTA menyatakan bahwa instansinya mengirimkan surat permintaan bantuan kepada UNDP dan UNICEF. Alasan utamanya adalah karena kedua lembaga PBB ini memiliki pengalaman terlibat dalam masa pemulihan dan rehabilitasi pengungsi terutama pasca-bencana tsunami di Aceh pada 2004.
Merespons surat itu, Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian menyebut akan mempelajari surat permintaan bantuan yang dilayangkan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemprov Aceh kepada UNDP dan UNICEF. “Nanti kami pelajari,” kata Mendagri Tito Karnavian merespons singkat pertanyaan wartawan, selepas Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12) malam.
Kesimpulan
Dengan adanya kerjasama antara lembaga internasional dan pemerintah setempat, diharapkan proses pemulihan pasca-bencana di Aceh dapat berjalan lebih efektif dan cepat. Keterlibatan UNDP dan UNICEF dalam upaya pemulihan ini menjadi bukti pentingnya kolaborasi global dalam menghadapi tantangan bencana alam.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar