Pemimpin Dunia Menyetujui Pengakuan Negara Palestina
Puluhan pemimpin dari berbagai negara berkumpul di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyetujui pengakuan resmi terhadap negara Palestina. Langkah ini menjadi perubahan besar dalam diplomasi internasional, hampir dua tahun setelah konflik Gaza yang memicu ketegangan antara Israel dan sekutunya, Amerika Serikat.
Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi upaya menciptakan solusi dua negara di tengah konflik yang berkepanjangan. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan pengakuan resmi terhadap negara Palestina dalam pertemuan dengan Arab Saudi. Ia menekankan pentingnya membuka jalan menuju perdamaian dan menjaga peluang terwujudnya solusi dua negara. Pernyataan tersebut mendapat sambutan hangat dari para delegasi yang hadir dalam sidang PBB di New York.
Di sisi lain, pemerintah sayap kanan Israel menolak keras pembentukan negara Palestina. Mereka tetap melanjutkan operasi militer di wilayah Gaza. Serangan darat terhadap kota Gaza telah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina, menurut laporan otoritas kesehatan setempat. Israel mengklaim bahwa langkah pengakuan hanya akan menghambat proses perdamaian.
Beberapa pemimpin dunia seperti Presiden Turki Tayyip Erdogan, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan dukungan terhadap pengakuan negara Palestina. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menilai pengakuan baru ini sebagai langkah penting. Ia menyoroti bahwa mayoritas negara Barat kini mendukung kemerdekaan Palestina.
Macron juga merencanakan pembukaan kedutaan besar Prancis di Palestina. Namun, rencana ini diberi syarat adanya reformasi, gencatan senjata, serta pembebasan sandera. Hingga saat ini, lebih dari tiga perempat anggota PBB telah mengakui negara Palestina. Beberapa negara seperti Luksemburg, Malta, Belgia, dan Monako sudah mengambil sikap resmi. Inggris, Kanada, dan Australia juga mengikuti langkah Prancis.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas meminta dukungan agar Palestina menjadi anggota penuh PBB. Namun, keanggotaan penuh memerlukan persetujuan Dewan Keamanan, yang bisa ditolak oleh Amerika Serikat. AS dan Israel bahkan memboikot pertemuan tersebut dan menganggap pengakuan itu sebagai langkah yang memperumit situasi konflik.
Meskipun sebagian besar negara Eropa mendukung, beberapa negara seperti Jerman dan Italia menolak pengakuan dalam waktu dekat. Jerman menekankan bahwa pengakuan hanya bisa dilakukan setelah kesepakatan solusi dua negara tercapai. Italia menilai langkah pengakuan sepihak berpotensi kontraproduktif. Di sisi lain, Israel sedang mempertimbangkan aneksasi sebagian Tepi Barat sebagai respons atas pengakuan yang terjadi.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!