Ekonomi melesat, investasi Jawa Tengah bangkit

Tahun 2025: Pemprov Jawa Tengah Berhasil Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Tahun 2025 telah berlalu, dan kini Jawa Tengah sedang bersiap menyongsong tahun baru 2026 dengan penuh harapan. Di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin, Provinsi Jawa Tengah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan. Meskipun ada kebijakan pemerintah pusat yang memangkas anggaran Transfer ke Daerah (TKD), Jawa Tengah tetap mampu menjaga laju pertumbuhan ekonominya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Rabu, 5 November 2025, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada Triwulan III 2025 mencapai 5,37 persen secara Year on Year (YoY). Angka ini lebih tinggi dari capaian nasional yang tumbuh sebesar 5,04 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh sejumlah sektor, termasuk aktivitas barang dan jasa di Jawa Tengah.

Pelaksana Tugas Kepala BPS Jateng, Endang Tri Wahyuningsih, menjelaskan bahwa kontribusi ekonomi Jawa Tengah didominasi oleh empat lapangan usaha utama. Industri pengolahan menyumbang 33,43 persen, perdagangan 13,44 persen, pertanian 12,88 persen, dan sektor konstruksi 11,82 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga mendominasi perekonomian Jateng dengan kontribusi sebesar 60,64 persen.

Capaian ini tidak lepas dari berbagai program yang digulirkan oleh Pemprov Jateng. Salah satu faktor utamanya adalah kolaborasi dengan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah pusat, kabupaten/kota, dan Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan bahwa hasil ini merupakan bukti dari perencanaan dan kerja sama yang baik.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat juga berdampak pada meningkatnya geliat investasi di provinsi ini. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah, realisasi investasi pada Januari-September 2025 mencapai Rp 66,13 triliun. Capaian ini juga diikuti dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 326.462 pekerja, terbanyak nomor dua se-Pulau Jawa.

“Membangun suatu daerah tidak bisa hanya mengandalkan APBD atau PAD, yang hanya 15 persen. Sedangkan 85 persen berasal dari investasi,” ujar Ahmad Luthfi. Oleh karena itu, Pemprov Jateng mengedepankan pemerintahan kolaboratif untuk meningkatkan investasi.

Selain itu, Pemprov Jateng terus berkomitmen menjaga kepastian dan kenyamanan berusaha. Pemerintah provinsi juga memperkuat kolaborasi dengan pelaku industri serta menyediakan layanan perizinan yang cepat, transparan, dan berbasis digital. Selain itu, Pemprov Jateng juga memastikan tersedianya sumber daya manusia yang kompeten melalui pelatihan vokasi, link and match pendidikan-industri, serta program peningkatan keterampilan bagi pencari kerja.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov Jateng juga mendorong pembangunan dan pengembangan kawasan industri. Seluruh kepala daerah di Jawa Tengah juga didorong untuk membuka kawasan industri atau kawasan ekonomi baru agar dapat meningkatkan investasi di wilayah masing-masing.

Upaya Pemprov Jateng dalam menggenjot investasi dan menumbuhkan ekonomi daerah menuai hasil dan apresiasi. Salah satunya adalah penghargaan Pioneer of Economic Empowerment atau Pelopor Pemberdayaan Ekonomi dalam ajang Indonesia Kita Award. Penghargaan ini diterima langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, di Yudhistira Grand Ballroom Patra Jasa Office Tower, Jakarta Selatan pada Senin, 10 November 2025.

Tahun 2026: Fase Pemulihan dan Transformasi Struktural

Menatap tahun 2026, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko, menjelaskan bahwa Jawa Tengah berada pada fase pemulihan dan transformasi struktural. Ia menegaskan bahwa industri pengolahan tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, sementara sektor pertanian terus menjaga stabilitas pangan dan inflasi.

Sujarwanto menyatakan bahwa sektor industri pengolahan dan pertanian menjadi dua lapangan usaha yang penting bagi Jawa Tengah. Industri pengolahan merupakan mesin pertumbuhan ekonomi dengan porsi dominan dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sementara itu, sektor pertanian memainkan peran penting dalam ketahanan pangan lokal maupun nasional.

Meskipun demikian, tantangan seperti tekanan harga pangan, dinamika global, dan pasokan bahan baku menuntut keseimbangan antara penguatan manufaktur dan modernisasi pertanian. Untuk menghadapi hal ini, diperlukan strategi melalui penguatan kawasan industri, percepatan investasi berbasis teknologi dan industri hijau, serta digitalisasi dan peningkatan produktivitas manufaktur.

Kemitraan industri dengan petani juga perlu diperkuat guna menjaga pasokan bahan baku dan stabilisasi harga. Selain itu, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi dan pelatihan kerja sesuai kebutuhan industri juga menjadi prioritas.