DPRD SBT Minta Pemda Percepat Penyerapan APBD
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) meminta pemerintah daerah segera mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah paripurna penjabaran anggaran. Hal ini dilakukan karena keterlambatan dalam realisasi anggaran dinilai berpotensi mengganggu perekonomian daerah, terutama mengingat sekitar 70 persen masyarakat masih bergantung pada APBD.
Keterlambatan Realisasi Anggaran Berdampak Serius
Fathul Kwairumaratu, anggota DPRD SBT, menyampaikan bahwa keterlambatan dalam realisasi anggaran dapat memiliki dampak yang sangat serius terhadap perekonomian daerah. Ia menekankan bahwa penyerapan anggaran tidak boleh ditunda, karena jika tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka akan berdampak pada APBD tahun berikutnya. Negara bisa menilai daerah belum mampu mengelola keuangan dengan baik.
“Penyerapan anggaran tidak bisa ditunda. Kalau terlambat dan tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal, maka akan berdampak pada APBD tahun berikutnya karena negara bisa menilai daerah belum mampu mengelola keuangan,” ujarnya.
Pentingnya Percepatan Administrasi Anggaran
Fathul juga menyoroti pentingnya penyelesaian administrasi anggaran, khususnya penerbitan Surat Keputusan (SK) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Kegiatan. Ia meminta pemerintah daerah secepatnya mengeluarkan SK tersebut agar realisasi anggaran dapat berjalan setiap triwulan.
“Saya minta pemerintah daerah secepatnya mengeluarkan SK KPA dan Bendahara, supaya penyerapan anggaran per tiga bulan bisa terlaksana,” tegasnya.
Ramadan Menjadi Momentum Ekonomi
Percepatan realisasi anggaran semakin mendesak, terlebih menjelang bulan suci Ramadan. Fathul menekankan bahwa Ramadan merupakan momentum ekonomi bagi rakyat, di mana permintaan barang dan jasa meningkat. Jika anggaran belum terealisasi sejak Februari, maka yang dirugikan adalah masyarakat.
“Ramadan itu momentum ekonomi rakyat. Orang jualan, bikin kue, kebutuhan meningkat. Kalau anggaran belum terealisasi sejak Februari, maka yang dirugikan adalah masyarakat,” katanya.
Dampak Keterlambatan Sebelumnya
Lebih lanjut dijelaskan, keterlambatan penyerapan anggaran pernah terjadi sebelumnya dan berdampak langsung pada lesunya ekonomi daerah. Fathul menegaskan bahwa hal ini bukanlah hal sepele. Penyelesaian administrasi penyerapan anggaran sangat linier dengan perekonomian SBT. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus bergerak cepat.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar