Freeport-McMoran, salah satu perusahaan pertambangan terbesar di dunia, telah sepakat untuk melepas 12 persen sahamnya kepada pemerintah Indonesia. Kesepakatan ini tercapai setelah Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, bertemu langsung dengan CEO Freeport-McMoran Richard C. Adkerson serta pemilik perusahaan, Kathleen L. Quirk, saat kunjungan ke Amerika Serikat.
Rosan menyampaikan bahwa pihak Freeport sudah menyetujui penyerahan 12 persen saham tersebut. Ia menjelaskan, "Mereka sudah menyetujui untuk 12 persen. Kemarin saya juga di Amerika Serikat bertemu langsung dengan CEO dan pemiliknya, dan mereka sudah menyetujui untuk memberikan saham 12 persen."
Sebelumnya, target yang ditetapkan oleh Indonesia adalah 10 persen saham. Namun, melalui proses negosiasi yang panjang, Indonesia berhasil mendapatkan tambahan 2 persen, sehingga total saham yang diberikan adalah 12 persen.
Selain itu, Freeport-McMoran juga berkomitmen untuk membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan di Papua. Proyek ini mencakup dua universitas dan dua rumah sakit, yang akan menjadi bagian dari investasi jangka panjang perusahaan di wilayah tersebut.
Rosan mengungkapkan bahwa rencana pelepasan saham sebesar 12 persen akan diberikan secara gratis kepada pemerintah Indonesia. Ia menyampaikan hal ini dalam sebuah pernyataan, "Free of charge, mantap kan. Kalau dulu 10, sama saya 12." Meski demikian, Rosan belum bersedia memberikan detail lebih lanjut mengenai angka akhir atau mekanisme pelaksanaannya.
Ia menegaskan bahwa pengumuman resmi akan dilakukan dalam waktu dekat, setelah mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini menunjukkan bahwa kesepakatan ini masih dalam proses finalisasi dan harus mendapatkan persetujuan tingkat tertinggi.
Divestasi saham ini merupakan salah satu syarat penting bagi Freeport-McMoran untuk memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi hingga tahun 2041. Dengan adanya perpanjangan izin ini, Freeport akan tetap dapat beroperasi di Indonesia dalam jangka panjang.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa hasil dari divestasi saham ini akan dialokasikan sebagian kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Papua. Dengan langkah ini, kepemilikan pemerintah terhadap PT Freeport Indonesia (PTFI) akan meningkat dari 51 persen menjadi 63 persen.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses ini antara lain:
- Proses Negosiasi: Peningkatan dari 10 persen menjadi 12 persen saham menunjukkan keberhasilan negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoran.
- Alokasi Dana: Penyaluran sebagian hasil divestasi kepada BUMD Papua diharapkan mampu meningkatkan pembangunan di daerah tersebut.
- Kepemilikan Saham: Peningkatan kepemilikan saham pemerintah dari 51 persen menjadi 63 persen menandai peningkatan kontrol pemerintah atas operasi Freeport di Indonesia.
- Perpanjangan Izin: Divestasi saham menjadi salah satu prasyarat untuk memperpanjang izin operasi Freeport hingga tahun 2041.
Kesepakatan ini diharapkan dapat menjadi contoh kerja sama yang saling menguntungkan antara pemerintah dan perusahaan asing, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!