jabar.aiotrade
, KOTA BANDUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah dari berbagai sektor untuk memperkuat kapasitas fiskal. Langkah ini sejalan dengan visi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mendorong percepatan pelaksanaan program pembangunan di sektor-sektor pelayanan dasar masyarakat.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat Asep Supriatna menyampaikan bahwa Gubernur Jabar telah menetapkan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebesar Rp 30,1 triliun. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk penguatan sektor kesehatan, infrastruktur publik, pendidikan, pangan, lingkungan, serta perumahan, sesuai dengan misi Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi.
Asep mengatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan perangkat organisasi daerah (OPD) lainnya untuk menyusun langkah strategis dalam menentukan prioritas penguatan pendapatan daerah. Salah satu contohnya adalah kerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar dalam membahas aset strategis daerah, termasuk skema kerja sama pengelolaan aset dengan badan usaha terkait.
“Terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi pendapatan daerah, termasuk perlambatan ekonomi global. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih adaptif dalam mencari jalan keluar agar pendapatan daerah tetap optimal di tahun depan,” ujar Asep dalam keterangannya, Senin (22/12/2025).
Selain itu, pihaknya juga sedang membahas berbagai hal seperti investasi, serapan tenaga kerja, dan lain-lain. Semua OPD memiliki pemahaman bahwa kinerja yang dilakukan saling berkaitan, meskipun secara teknis pekerjaan memiliki jalur dan tanggung jawab sendiri-sendiri.
Peningkatan pendapatan juga dilakukan melalui komunikasi dengan pemerintah pusat agar mendapatkan stimulus dan dana transfer yang proporsional. Pembahasan tidak hanya terkait dana transfer, tetapi juga dinamika dana bagi hasil dengan potensi penurunan sekitar Rp600 miliar per tahun.
Mengenai realisasi pendapatan tahun ini, Asep menyebut data yang diterima masih terus berjalan hingga tahun 2025 berakhir. Semua informasi akan disampaikan, termasuk evaluasi menyeluruh terkait tantangan yang dihadapi selama tahun 2025.
“Tahun ini ada banyak tantangan yang terjadi, tidak hanya di Jawa Barat, hampir semua daerah menghadapinya. Pemerintah daerah harus menyesuaikan kebijakan fiskal daerah dengan dinamika kebijakan nasional,” ucap Asep.
“Belum lagi situasi industri otomotif skala nasional yang juga penuh tantangan. Tapi, apapun itu, fokus kami tentu bagaimana beradaptasi dan mencari cara agar pendapatan daerah bisa maksimal di tahun depan,” pungkasnya.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar