Gibran Diduga Ubah Data Pendidikan di Situs KPU, Warga Gugat ke Pengadilan

Polemik Perubahan Data Pendidikan Wakil Presiden di Situs KPU

Sebuah isu baru muncul dalam dinamika politik nasional, khususnya terkait perubahan data pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Isu ini menarik perhatian publik dan memicu pengaduan dari seorang warga bernama Subhan Palal.

Subhan Palal menggugat Gibran dan KPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tuduhan melakukan perbuatan melawan hukum. Ia menyatakan bahwa informasi pendidikan terakhir Gibran di laman KPU telah berubah, yang menurutnya dapat memengaruhi syarat pendaftaran sebagai calon wakil presiden.

Penjelasan KPU Terkait Perubahan Data

Saat ini, KPU masih melakukan proses penelusuran terkait dugaan perubahan data tersebut. Idham, juru bicara KPU, menjelaskan bahwa pihaknya sedang mendalami isu ini dan akan memberikan informasi lebih lanjut setelah selesai melakukan investigasi.

Idham menegaskan bahwa tidak ada upaya untuk menutupi informasi atau mempermainkan data. Menurutnya, data riwayat pendidikan Gibran dan pasangan calon lainnya tetap stabil dan tidak mengalami perubahan. Informasi ini digunakan oleh media massa untuk menyusun data tentang capres-cawapres dalam Pemilu 2024.

Namun, ada satu hal yang menjadi perhatian khusus, yaitu informasi publik di laman info.pemilu.go.id. Di bagian ‘pendidikan terakhir’, terdapat perbedaan yang menjadi sorotan. Meski demikian, Idham menekankan bahwa daftar riwayat hidup cawapres tidak mengalami perubahan.

Pengaduan Subhan Palal

Subhan Palal mengklaim bahwa sebelumnya data pendidikan terakhir Gibran di laman KPU tertulis ‘Pendidikan Terakhir’. Namun, saat ini informasi tersebut berubah menjadi ‘S1’. Ia menilai perubahan ini bisa berdampak pada persyaratan pendaftaran cawapres yang sebelumnya tidak terpenuhi.

Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Subhan menyampaikan keberatannya terhadap perubahan data tersebut. Ia menuduh KPU mengubah bukti yang sebelumnya tersedia di laman resmi. Dalam gugatannya, ia menuntut agar KPU dan Gibran bertanggung jawab atas perubahan yang dianggap melanggar hukum.

Proses Persidangan dan Mediasi

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengingatkan bahwa sidang akan dilanjutkan ke tahap mediasi karena pemeriksaan legal standing sudah selesai. Majelis hakim memutuskan untuk menunda persidangan sampai proses mediasi selesai.

Subhan menjelaskan bahwa perubahan data di laman KPU sangat berdampak pada petitum gugatannya. Ia mengatakan bahwa perubahan tersebut memengaruhi konstruksi gugatannya. Meskipun begitu, ia tidak bermaksud mengubah isi gugatan yang telah diajukan.

Lebih lanjut, Subhan menegaskan bahwa riwayat pendidikan SMA Gibran tidak berubah sama sekali. Ia menekankan bahwa pendidikan SMA Gibran dilakukan di Singapura dan Australia. Ia menyatakan bahwa ia baru menyadari perubahan data di laman KPU pada hari Jumat lalu.

Isu ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan akurasi data dalam pemilu. Dengan adanya pengaduan dari warga sipil, semakin menegaskan bahwa masyarakat aktif dalam memantau proses demokrasi di Indonesia.