Gubernur Kepulauan Riau Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi ASN yang Terlibat Narkoba
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam kasus narkoba. Ia meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Pernyataan ini disampaikan saat ia menghadiri acara di Tanjungpinang pada Selasa (23/9).
Ansar menyatakan bahwa dirinya telah menandatangani dokumen pemecatan sejumlah ASN dari Pemprov Kepri karena keterlibatan dalam kasus narkoba. Meskipun jumlah pasti belum dapat diingat, ia menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap pelaku.
Menurut Ansar, ASN harus menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba. Untuk itu, Pemprov Kepri telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi (Perda) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika.
Perda ini tidak hanya berlaku untuk lingkungan pemerintah, tetapi juga mencakup swasta, satuan pendidikan, hingga masyarakat umum. Ansar menekankan bahwa peraturan ini jangan hanya menjadi kertas kosong, tetapi harus benar-benar diimplementasikan secara maksimal. Tujuannya adalah menjadikan Kepri sebagai kawasan bebas narkoba.
Pada tahun anggaran 2026, Pemprov Kepri akan memperluas program pencegahan narkoba hingga ke semua kabupaten dan kota setempat. Ia meminta Badan Kesbangpol dan Diskominfo Kepri untuk bekerja sama merancang program edukasi bahaya narkoba yang lebih masif, termasuk melalui penggunaan media sosial.
"Kami harus menuntun dan mengedukasi masyarakat luas tentang bahaya narkoba. Kejahatan ini adalah extraordinary crime yang sangat berbahaya bagi masa depan bangsa," ujar Ansar.
Meskipun Presiden Prabowo Subianto saat ini sedang gencar mendorong penyiapan sumber daya manusia unggul melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), Ansar menilai program tersebut bisa tidak maksimal jika ancaman narkoba tidak diantisipasi sejak dini.
Ia menegaskan bahwa salah satu faktor yang bisa menggagalkan Indonesia Emas 2045 adalah narkoba. "Narkoba adalah senjata paling ampuh untuk merobohkan satu atau dua generasi suatu bangsa," ujarnya.
Sebagai provinsi kepulauan dan daerah perbatasan, Kepri memiliki potensi strategis sekaligus kerawanan tinggi terhadap tindak kejahatan transnasional, termasuk narkotika. Merujuk data Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kepri, sekitar 70 persen penghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas) di daerah itu merupakan tahanan kasus narkoba.
Ansar berharap ke depan tidak ada lagi tangkapan berton-ton narkoba di wilayah Kepri seperti sebelumnya. Salah satu bukti nyata pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkup Pemprov Kepri adalah dengan melakukan tes urine rutin bagi pejabat II, III, dan IV serta pegawai ASN.
Kegiatan ini bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kepri. Bagi ASN yang terbukti menggunakan narkoba akan dikenakan hukuman rehabilitasi hingga penjara.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!