Gubernur Papua Tengah Minta Penambahan Dana Otsus
Gubernur Papua Tengah, Meki Frits Nawipa mengungkapkan kekecewaannya terhadap pengurangan dana otonomi khusus (Otsus) yang dialami Papua. Ia menegaskan bahwa tanpa peningkatan dana tersebut, percepatan pembangunan di wilayah ini tidak akan berjalan efektif. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) tahun 2025-2029.
Meki Frits Nawipa juga menyentil perbedaan perlakuan antara dana Otsus Aceh dan Papua. Menurutnya, dana Otsus Aceh telah ditambah sebesar 10 triliun rupiah, sementara dana Otsus Papua justru dipangkas oleh pemerintah pusat. Hal ini menurutnya menjadi salah satu hambatan utama dalam mempercepat pembangunan di Papua.
"Apapun yang kita bicarakan hari ini tidak akan jalan pak Menteri. Dana Otsus Papua sudah dipangkas, tidak bisa. Kita ini hidup dengan perang pak. Aceh itu minta merdeka karena ekonomi saja pak. Kita ini minta merdeka betul-betul minta merdeka," ujar Meki Frits Nawipa saat berbicara di hadapan peserta rapat yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa percepatan pembangunan di Papua sangat penting karena wilayah ini masih tertinggal dari provinsi lain di Indonesia. Oleh karena itu, ia meminta agar dana Otsus dikembalikan dan bahkan ditambah agar dapat mendukung program percepatan pembangunan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025.
Rapat Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua
Presiden RI Prabowo Subianto mengundang para kepala daerah, termasuk gubernur dan bupati/walikota seluruh Papua, ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa. Tujuan dari pertemuan ini adalah memberi pengarahan tentang percepatan pembangunan di Papua.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menjelaskan bahwa Presiden juga memanggil Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua dalam pertemuan ini. "Hari ini bapak Presiden akan melakukan pertemuan dengan komite eksekutif percepatan otonomi khusus Papua dan juga Kementerian K/L dan pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur dan seluruh 42 bupati se-Papua," kata Ribka saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Ribka, yang juga merupakan anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua, menambahkan bahwa Presiden ingin memberikan pencerahan langsung terkait percepatan pembangunan di Papua kepada para kepala daerah. Pertemuan ini juga membuka ruang dialog antara Presiden dengan gubernur dan bupati untuk menyelaraskan program dan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan daerah.
Fokus Pembangunan Papua pada 2026
Dalam rangka persiapan pertemuan dengan Presiden Prabowo pada Selasa 16 Desember 2025, Mendagri Tito Karnavian telah menggelar rapat bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua serta seluruh gubernur maupun bupati/wali kota se-Pulau Papua pada Senin 15 Desember 2025.
Terkait fokus pembangunan Papua pada 2026, Ribka menyebut bahwa Komite Eksekutif Percepatan Otsus Papua baru saja meluncurkan Rencana Induk Pembangunan Papua (RIPP) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Arahan Presiden untuk percepatan pembangunan Papua ini sebelumnya sudah diutarakan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. "Bapak Presiden akan memberikan arahan tentang langkah-langkah untuk percepatan pembangunan di Papua," kata Mendagri di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin 15 Desember 2025.
Menurut dia, Presiden memiliki keinginan yang sangat kuat untuk mempercepat pembangunan di Papua. Dengan adanya rapat ini, diharapkan dapat tercipta harmonisasi antara program dan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan daerah, sehingga pembangunan di Papua dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar