Komitmen PDI Perjuangan dalam Menjaga Kesejahteraan Petani
PDI Perjuangan menunjukkan komitmennya untuk menjaga kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Hal ini sejalan dengan visi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam dialog dengan kelompok tani di Desa Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, pada Selasa (24/9), perayaan Hari Tani Nasional menjadi momen penting untuk menyuarakan kepentingan para petani.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa pangan adalah soal hidup dan mati bangsa. Ia menyampaikan salam dari Ibu Megawati Soekarnoputri kepada keluarga besar petani. Rokhmin Dahuri, anggota Komisi IV DPR RI dari PDIP, juga mengingatkan bahwa pangan adalah aspek vital bagi keberlangsungan sebuah negara. "Bung Karno dulu mengingatkan, pangan ini mati hidupnya negeri. Kalau petani tak sejahtera, bangsa bisa gagal," ujarnya.
Pentingnya Kepemilikan Lahan Bagi Petani
Hasto menekankan bahwa kepemilikan lahan sangat penting bagi petani. Ia menyoroti bahwa jika tanah tidak cukup, maka pemerintah pusat, daerah, dan DPR harus hadir untuk membantu. "Redistribusi lahan negara harus dilakukan agar petani penggarap punya tanah sendiri, bukan sekadar buruh tani," jelasnya.
Para petani hadir dalam dialog tersebut dan menyampaikan berbagai masalah yang mereka hadapi. Salah satu petani, Ibu Ani, meminta harga beras dijaga minimal Rp12 ribu per liter. Sementara itu, Kelompok Tani Kramat Kaya II mengeluhkan kerusakan pintu air. Pak Asep dari Desa Sukawerta dan Pak Yanto dari Kelompok Tani Kedugede II menyampaikan keluhan tentang saluran air yang tidak dinormalisasi, sehingga sering menyebabkan gagal panen.
Masalah Teknis dan Solusi yang Diusulkan
Pak Yanto menambahkan bahwa selain normalisasi saluran air dari hulu, petani juga kesulitan mendapatkan solar untuk traktor karena minimnya SPBU di Bekasi. Ia juga berharap dukungan untuk program benih IR64 dari Pemprov Jabar.
Bupati Bekasi Ade Kuswara, yang juga Ketua DPC PDIP Kabupaten Bekasi, berjanji akan menjadikan Bekasi sebagai lumbung pangan berkelanjutan. "Kami akan menertibkan bangunan liar untuk normalisasi sungai. Dalam RPJMD, pertanian menjadi prioritas, termasuk alokasi jaminan sosial untuk keluarga petani," katanya.
Rokhmin Dahuri menyampaikan bahwa revisi UU Pangan sedang dilakukan untuk memastikan kesejahteraan petani dan nelayan. Menjawab keluhan teknis, ia menegaskan, "Normalisasi saluran air harus segera ditangani. Kalau APBD tak mampu, kami akan perjuangkan dukungan dari pusat."
Perhatian terhadap Lahan Subur
Hasto juga mengingatkan agar lahan subur tidak dikonversi. "Arahan Ibu Megawati jelas, lahan subur harus dipertahankan. Kalau lahan pertanian hilang, pangan kota pun terancam. Kita harus perkuat organisasi petani," pungkasnya.
Selain dialog di Bekasi, DPP PDIP juga menggelar Seminar Nasional Hari Tani di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta. Acara ini menjadi wadah untuk menyuarakan aspirasi petani dan memperkuat komitmen partai dalam menjaga kedaulatan pangan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!