KPK Panggil Selebgram Lisa Mariana Terkait Kasus Korupsi di Bank Jabar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Jumat (22/8/2025), melakukan pemanggilan terhadap selebgram ternama, Lisa Mariana, sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di Bank Jabar. Selain itu, lembaga antirasuah ini juga akan mengumumkan status Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer dan 13 orang lainnya yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT).
Menurut pernyataan Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, pihaknya sedang menyelidiki dugaan korupsi terkait proyek pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) periode 2021–2023. Dalam penyidikan tersebut, Lisa Mariana dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi.
Sebelumnya, Lisa Mariana melalui akun Instagram pribadinya, @lisamarianaaa, mengungkapkan bahwa dirinya telah dipanggil oleh KPK pada tanggal 22 Agustus 2025. Ia juga menyampaikan rasa kebingungan terhadap surat yang diterimanya dari lembaga antirasuah tersebut.
Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pihaknya akan mengumumkan status Wamenaker pasca-OTT pada hari Jumat (22/8/2025) siang. Pernyataan ini disampaikan kepada para jurnalis di Jakarta pada Kamis (21/8/2025). Budi menambahkan bahwa agenda pada hari Jumat akan membahas konstruksi perkara dan kronologi kegiatan OTT secara lengkap.
Diketahui, Wamenaker Immanuel Ebenezer menjadi salah satu pihak yang ditangkap dalam OTT terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Operasi ini merupakan yang kelima dilakukan oleh KPK pada tahun 2025.
Penjelasan Lebih Lanjut Mengenai OTT dan Proses Hukum
Operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK bertujuan untuk mengungkap dugaan tindakan korupsi yang terjadi dalam berbagai sektor pemerintahan. Dalam kasus kali ini, fokus utamanya adalah pada dugaan adanya praktik suap dan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3. Hal ini menunjukkan bahwa KPK semakin giat dalam memerangi korupsi yang terjadi di lingkungan birokrasi dan instansi pemerintah.
Selain itu, kasus ini juga menunjukkan bahwa tidak hanya pejabat tinggi yang bisa terlibat dalam tindakan korupsi, tetapi juga pihak-pihak lain seperti selebgram yang memiliki pengaruh di media sosial. Hal ini menegaskan bahwa semua pihak, termasuk tokoh publik, harus mematuhi hukum dan menjunjung nilai kejujuran serta transparansi.
Proses hukum yang dilakukan KPK tidak hanya berfokus pada penangkapan dan pemeriksaan, tetapi juga mencakup langkah-langkah pencegahan dan edukasi masyarakat tentang bahaya korupsi. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya partisipasi aktif dalam memperkuat sistem anti-korupsi.
Peran Media dan Masyarakat dalam Menjaga Integritas
Media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi mengenai kasus korupsi yang sedang ditangani oleh KPK. Melalui liputan yang akurat dan objektif, masyarakat dapat memahami proses hukum yang sedang berlangsung serta mendukung upaya pemerintah dalam membersihkan sistem pemerintahan dari tindakan korupsi.
Selain itu, masyarakat juga diminta untuk tetap waspada terhadap segala bentuk tindakan yang mencurigakan dan segera melaporkannya kepada lembaga yang berwenang. Dengan kolaborasi antara pemerintah, media, dan masyarakat, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Dalam konteks ini, pemanggilan Lisa Mariana sebagai saksi menunjukkan bahwa KPK tidak hanya fokus pada pejabat pemerintah, tetapi juga pada pihak-pihak lain yang terkait dalam kasus korupsi. Hal ini menjadi bukti bahwa KPK berkomitmen untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan adil.
Kesimpulan
Pemanggilan Lisa Mariana oleh KPK menandai langkah lanjutan dalam penyidikan dugaan korupsi di Bank Jabar. Selain itu, pengumuman status Wamenaker dan 13 orang lainnya yang ditangkap dalam OTT menunjukkan bahwa KPK terus berupaya untuk membersihkan sistem pemerintahan dari tindakan korupsi. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat dan media, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas dan transparansi dalam pemerintahan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!