Idpro Minta Izin Satu Arah untuk Dorong Investasi

Tantangan dan Harapan untuk Pengembangan Pusat Data di Indonesia

Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO) menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengembangan industri pusat data nasional. Salah satu isu utama adalah perizinan yang dinilai masih rumit dan memerlukan sinkronisasi antarinstansi baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini menjadi hambatan bagi investasi di sektor ini, khususnya bagi pusat data yang menggunakan energi terbarukan atau dibangun di kawasan baru.

Ketua IDPRO Hendra Suryakusuma menyatakan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan regulator terkait pentingnya kebijaksanaan satu pintu dalam proses perizinan. Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan pusat data tanpa mengurangi standar keselamatan dan regulasi yang diperlukan.

Selain itu, beberapa tantangan lain yang muncul meliputi:

• Ketersediaan lahan yang cukup untuk pembangunan pusat data.
• Infrastruktur pendukung seperti jaringan serat optik, akses air, dan kestabilan pasokan listrik, terutama di wilayah Indonesia bagian timur.
• Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) teknis di bidang operasional pusat data dan keamanan siber.
• Akses pembiayaan dan insentif investasi bagi pemain lokal dan startup.

Rekomendasi Kebijakan Strategis

Untuk mendukung pencapaian target kapasitas pusat data per kapita, IDPRO merekomendasikan beberapa kebijakan strategis. Di antaranya adalah:

• Penerbitan peta jalan pusat data nasional yang mencakup aspek teknis, zonasi, serta rencana elektrifikasi kawasan industri digital.
• Pemberian insentif fiskal dan nonfiskal.
• Penyederhanaan perizinan pembangunan fasilitas hyperscale dan edge data center.
• Kebijakan energi hijau yang memungkinkan pelaku industri memperoleh pasokan listrik terbarukan secara langsung, termasuk melalui skema Renewable Energy Certificate (REC) atau wheeling system.

Target Kapasitas Pusat Data Nasional

Komite Digital (Komdigi) dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 menargetkan kapasitas pusat data nasional mencapai sekitar 2,81 watt per kapita pada 2026, atau meningkat sekitar 91% dibandingkan target 2025 yang berada di kisaran 1,47 watt per kapita. Target tersebut menjadi bagian dari agenda pengembangan ekosistem digital nasional.

Dalam dokumen yang sama, Komdigi menetapkan peningkatan kapasitas pusat data nasional per kapita secara bertahap hingga 2029. Setelah 2,81 watt per kapita pada 2026, kapasitas tersebut ditargetkan meningkat menjadi sekitar 4,18 watt per kapita pada 2027, 5,53 watt per kapita pada 2028, dan mencapai 6,87 watt per kapita pada 2029. Dengan demikian, kapasitas pusat data nasional per kapita dalam lima tahun direncanakan meningkat hampir lima kali lipat dibandingkan posisi awal pada 2025.

Fokus pada Kebijakan Pendukung dan SDM

Selain pembangunan infrastruktur pusat data, Komdigi juga menargetkan penguatan kebijakan pendukung, termasuk penyusunan rekomendasi kebijakan pengembangan pusat data dan layanan komputasi awan, peningkatan indeks ruang digital, serta penguatan pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik di sektor publik dan privat.

Dari sisi sumber daya manusia, Komdigi menargetkan peningkatan kapasitas SDM digital melalui fasilitasi literasi dan pelatihan digital sepanjang 2025–2029. Pada 2025, jumlah peserta fasilitasi literasi digital ditetapkan sebanyak 300 orang, sementara pelatihan literasi digital ditargetkan menjangkau 200 orang per tahun mulai 2026 hingga 2029.

Pertumbuhan Industri Pusat Data

Industri pusat data di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang positif seiring masuknya investasi besar dari pemain lokal maupun global. Sejumlah anggota IDPRO, menurutnya, telah dan tengah membangun fasilitas hyperscale dengan memanfaatkan energi terbarukan, edge computing, serta teknologi efisiensi daya terkini.

Hendra menekankan bahwa koordinasi dengan PLN dan pihak regulator sangat penting untuk memastikan pasokan listrik tinggi tersedia secara merata, tidak hanya di Jabodetabek tapi juga kawasan industri lainnya. Selain ketersediaan energi, IDPRO menyoroti pentingnya dukungan fiskal serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk mempercepat investasi, terutama guna memenuhi kebutuhan komputasi kecerdasan buatan (AI). Upaya tersebut mencakup pengembangan pool of talent melalui kerja sama dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan perguruan tinggi.