Indonesia Minta Uni Eropa Patuhi Putusan WTO Soal Sengketa Minyak Sawit

Pemerintah Indonesia Minta Uni Eropa Patuhi Putusan WTO Terkait Sengketa Minyak Sawit

Pemerintah Indonesia menyerukan kepada Uni Eropa untuk segera mematuhi putusan Panel Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait sengketa minyak sawit. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan bahwa 24 Februari 2026 menjadi batas akhir dari periode 12 bulan implementasi kebijakan yang diperlukan oleh Uni Eropa agar sesuai dengan ketentuan WTO.

Budi Santoso menjelaskan bahwa pemerintah akan terus mengawasi dan mengevaluasi langkah-langkah penyesuaian yang dilakukan oleh Uni Eropa, khususnya terkait kebijakan Indirect Land Use Change (ILUC) dalam kerangka Directive (EU) 2018/2001 atau Renewable Energy Directive II serta peraturan pelaksanannya. Ia menegaskan bahwa Indonesia akan memastikan bahwa akses pasar produk minyak sawit RI ke Uni Eropa dapat segera pulih setelah kebijakan tersebut disesuaikan.

Setelah masa implementasi berakhir, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh dari aspek regulasi, metodologi, hingga dampaknya terhadap perdagangan minyak sawit. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa Uni Eropa telah memenuhi putusan Panel WTO dan menghapus perlakuan diskriminasi terhadap produk minyak sawit Indonesia.

Konsultasi dengan Berbagai Pihak

Selain itu, pemerintah akan bekerja sama erat dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha dan asosiasi, untuk memastikan penanganan kasus ini berjalan efektif dan memberikan kepastian usaha bagi industri kelapa sawit nasional. Budi Santoso menekankan bahwa pendekatan yang disiapkan mencerminkan komitmen Indonesia dalam melindungi kepentingan nasional sekaligus menjaga keberlanjutan akses pasar produk kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa.

Dalam sidang reguler Dispute Settlement Body (DSB) WTO pada 27 Januari 2026 lalu, Uni Eropa melaporkan bahwa penyesuaian kebijakan untuk mengakomodasi keputusan WTO belum sepenuhnya tuntas. Oleh karena itu, pemerintah telah menyiapkan berbagai opsi skenario apabila pada saat berakhirnya RPT, Uni Eropa belum menunjukkan kepatuhan penuh. Opsi ini mencakup diskusi untuk memastikan kesiapan aspek hukum dan teknis.

Prinsip Nondiskriminasi dalam Sistem Perdagangan Multilateral

Putusan WTO terkait sengketa DS593 pada 10 Januari 2025 menyatakan bahwa kebijakan Uni Eropa telah mendiskriminasi produk biofuel berbasis minyak sawit asal Indonesia dari produk biofuel bukan minyak sawit produksi Uni Eropa maupun negara selain Indonesia. Putusan ini memberikan kejelasan hukum bahwa kebijakan Uni Eropa tersebut tidak sejalan dengan prinsip nondiskriminasi WTO.

Budi Santoso menegaskan bahwa Indonesia mendukung agenda keberlanjutan dan transisi energi global. Namun, ia menilai bahwa kebijakan keberlanjutan tidak dapat dijadikan dasar untuk menerapkan langkah-langkah yang bertentangan dengan prinsip fundamental nondiskriminasi dalam sistem perdagangan multilateral.

Langkah-Langkah yang Dapat Diambil

Jika Uni Eropa tidak segera menyesuaikan kebijakan mereka, pemerintah Indonesia akan mengevaluasi langkah-langkah yang dapat diambil. Ini termasuk mempertimbangkan tindakan hukum atau diplomasi untuk memastikan bahwa kebijakan Uni Eropa tidak lagi melanggar aturan WTO. Selain itu, pemerintah juga akan terus memperkuat koordinasi dengan pelaku usaha dan organisasi terkait untuk memastikan bahwa semua pihak siap menghadapi situasi apa pun.

Dengan demikian, pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga akses pasar minyak sawit ke Uni Eropa sambil memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak melanggar prinsip-prinsip perdagangan internasional.