Integrasi NIB–NOP Diluncurkan di Pekalongan, Wamen Ossy: Data Pertanahan dan Investasi Kuat

Upaya Memperkuat Akurasi Data dan Pelayanan Publik

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya memperkuat akurasi data dan meningkatkan kualitas layanan publik. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui peluncuran Integrasi Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP) di Kota Pekalongan. Peluncuran ini resmi dilakukan pada Kamis (18/12/2025) di Kantor Sekretariat Daerah Kota Pekalongan.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menegaskan bahwa integrasi data pertanahan dan perpajakan menjadi langkah strategis dalam membangun kebijakan yang berbasis data akurat dan terintegrasi. Ia menjelaskan bahwa ketika data pertanahan dan data perpajakan diselaraskan, maka kebijakan pertanahan, perpajakan, tata ruang, hingga investasi akan memiliki fondasi yang jauh lebih kokoh. Hal ini juga sejalan dengan implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia.

Menurutnya, selama ini data pertanahan dan perpajakan kerap berjalan sendiri-sendiri karena berada di lintas sektor yang berbeda. Melalui integrasi NIB dan NOP, pelayanan publik diharapkan menjadi lebih efektif, cepat, dan transparan. Kesatuan data ini akan memberikan kepastian hukum yang lebih jelas, memangkas birokrasi pelayanan, serta mendorong peningkatan penerimaan daerah. Pada akhirnya, manfaat tersebut dapat dimaksimalkan pemerintah daerah untuk pembangunan Kota Pekalongan.

Langkah inovatif ini mendapat apresiasi dari Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid. Ia menilai integrasi layanan pertanahan dan perpajakan sebagai terobosan penting dalam meningkatkan kemudahan bagi masyarakat sekaligus mendukung penguatan ekonomi daerah. Kota Pekalongan memiliki potensi besar, baik dari sektor kuliner maupun pariwisata. Semoga integrasi NIB–NOP ini tidak hanya mempermudah masyarakat, tetapi juga berdampak positif pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Wamen Ossy turut menyerahkan lima sertipikat Rumah Inti Tumbuh (RIT) di Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, serta satu sertipikat aset milik Pemerintah Kota Pekalongan yang diperuntukkan bagi prasarana jalan dan saluran air. Penyerahan dilakukan bersama Wali Kota Pekalongan, Direktur Jenderal Penataan Agraria Embun Sari, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Lampri.

Peluncuran integrasi ini mengusung nama “Batik Tanahan”, singkatan dari Basis Data Terintegrasi Layanan Pajak dan Pertanahan. Program ini diharapkan menjadi model pengelolaan data lintas sektor yang dapat direplikasi di daerah lain. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekalongan Joko Wiyono, jajaran pejabat Kantor Pertanahan, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Manfaat Integrasi NIB dan NOP

Integrasi NIB dan NOP memiliki beberapa manfaat utama, antara lain:

• Meningkatkan akurasi data: Dengan menggabungkan data pertanahan dan perpajakan, informasi yang diperoleh menjadi lebih akurat dan lengkap.
• Mempercepat proses administrasi: Proses pelayanan publik menjadi lebih efisien karena data yang terintegrasi meminimalkan duplikasi dan kesalahan.
• Meningkatkan transparansi: Penggunaan data yang terpadu memastikan bahwa setiap transaksi dan proses administrasi dapat dipantau secara lebih jelas.
• Mendukung pengambilan keputusan: Data yang terintegrasi membantu pemerintah dalam membuat kebijakan yang lebih tepat dan berdasarkan informasi yang valid.

Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung integrasi NIB dan NOP. Selain itu, pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data yang diperoleh digunakan secara optimal untuk pembangunan daerah. Dengan adanya integrasi ini, pemerintah daerah dapat lebih mudah mengidentifikasi potensi-potensi yang ada di wilayahnya dan merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tantangan dan Solusi

Meskipun integrasi NIB dan NOP menawarkan banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Tantangan tersebut antara lain:

• Keterbatasan infrastruktur teknologi: Beberapa daerah mungkin masih kurang memiliki sistem teknologi yang memadai untuk mendukung integrasi data.
• Kurangnya pemahaman petugas: Petugas yang terlibat dalam proses integrasi perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mengoperasikan sistem yang digunakan.
• Koordinasi antar lembaga: Integrasi data memerlukan koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga terkait agar proses berjalan lancar.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dengan kolaborasi yang baik, integrasi NIB dan NOP dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.