Penyangkalan Menteri Sekretaris Negara Terkait Tawaran Jabatan Menko Polkam
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyangkal bahwa pemerintah pernah menawarkan posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) kepada Mahfud Md. Ia menjelaskan bahwa tidak pernah ada upaya seperti itu. Pernyataan ini disampaikan Prasetyo saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa, 23 September 2025.
Prasetyo mengimbau agar pihak yang mempertanyakan hal tersebut dapat langsung mengonfirmasi kepada Mahfud Md. “Tanya Pak Mahfud saja,” ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa ia percaya Mahfud akan memberikan jawaban yang jelas terkait isu tersebut.
Pengakuan Mahfud Md tentang Permintaan untuk Mengisi Kursi Menko Polkam
Mahfud Md mengakui bahwa dirinya pernah diminta untuk mengisi kursi yang ditinggalkan oleh Budi Gunadi Gunawan sehari sebelum perombakan Kabinet Merah Putih. Ia menceritakan bahwa pada malam Ahad, 7 September 2025, ia dihubungi oleh seorang jenderal senior. Saat itu, Mahfud sedang berada di Yogyakarta.
Jenderal tersebut kemudian meminta Mahfud untuk segera datang ke Jakarta. Pada 8 September 2025, Prabowo mencopot Budi Gunawan dari jabatannya sebagai Menko Polkam. Sehari setelah reshuffle, Mahfud akhirnya bisa bertemu dengan jenderal yang menghubunginya.
Dalam pertemuan tersebut, jenderal itu menyampaikan bahwa posisi Menko Polkam membutuhkan seseorang yang bisa menjadi jembatan antara TNI dan Polri. Diskusi-diskusi yang dilakukan oleh pihak terkait cenderung mengarah pada nama Mahfud Md. Ia menirukan ucapan jenderal tersebut dalam sebuah siaran yang disiarkan melalui kanal YouTube resmi miliknya.
Peran Mahfud dalam Pilpres 2024 dan Standar Etiknya
Host siaran tersebut, Rizal Mustary, telah memberikan izin kepada media untuk mengutip perbincangan tersebut. Mahfud menjelaskan bahwa ia tidak langsung merespons tawaran jenderal tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu memiliki standar etik sendiri. Baginya, jabatan di pemerintahan harus diisi oleh mereka yang secara politik sudah berkeringat.
“Saya, kan, tidak,” ujarnya. Mahfud mengklaim bahwa banyak figur yang telah berjuang untuk memenangkan Prabowo dalam pemilihan presiden 2024. Sementara pada pilpres tahun lalu, ia menjadi calon wakil presiden yang mendampingi Ganjar Pranowo sebagai penantang Prabowo.
Tidak Ada Jawaban Pasti Hingga Pelantikan Djamari Chaniago
Mahfud mengatakan bahwa ia tidak menerima maupun menolak tawaran tersebut hingga adanya pelantikan Letnan Jenderal Purnawirawan Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam yang baru pada Rabu sore, 17 September 2025.
Laporan Tempo yang terbit pada 21 September 2025 juga mengungkap bahwa utusan Istana pernah menemui Mahfud untuk mendiskusikan peluang dia masuk Kabinet Merah Putih. Beberapa pejabat di lingkaran Istana dan petinggi Partai Gerindra mengatakan bahwa orang-orang dekat Prabowo sempat mengusulkan nama Mahfud Md.
Pertimbangan Prabowo dalam Memilih Menko Polkam
Mahfud Md dianggap mampu menjembatani TNI dan Polri, dua lembaga yang berada di bawah Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Namun, Prabowo memilih tidak menunjuk Mahfud Md setelah mempertimbangkan masukan dari para purnawirawan jenderal di sekitarnya.
Ervana Trikarinaputri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!