Jaga Daya Beli, Khofifah Perkuat Distribusi Beras SPHP Jawa Timur

Peran Pemimpin Daerah dalam Memastikan Distribusi Beras SPHP

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menekankan pentingnya keterlibatan langsung bupati dan wali kota dalam memastikan distribusi beras medium dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) berjalan lancar di pasar tradisional. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menjaga ketahanan pangan serta daya beli masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Khofifah dalam Rapat Konsolidasi Program Prioritas Nasional Bidang Pangan di Kompleks Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jatim, pada hari Kamis (21/8/2025). Ia menyebutkan bahwa posisi Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional saat ini cukup kuat, terlihat dari peningkatan nilai tukar petani dan rasio ketersediaan beras yang surplus.

“Posisi Jatim saat ini, Alhamdulillah, nilai tukar petani mengalami peningkatan. Rasio ketersediaan beras kita surplus besar,” ujar Khofifah.

Meski begitu, menurutnya, masalah utama saat ini terletak pada distribusi beras SPHP ke pasar tradisional. Ia menilai butuh adanya dorongan khusus agar beras medium benar-benar sampai ke tangan masyarakat.

“Terkait SPHP ini butuh dorongan khusus supaya beras-beras medium ini ke pasar-pasar tradisional,” tegasnya.

Khofifah juga mengungkapkan temuan saat melakukan kunjungan ke Pasar Tanjung, Kabupaten Jember beberapa waktu lalu. Ia mendapati bahwa beras SPHP tidak tersedia sejak April. Kondisi ini, kata dia, harus segera direspons cepat karena berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat.

“Mereka sebenarnya kemampuannya pada beras medium. Tapi mereka tidak temukan itu sehingga harus beli beras premium. Hal ini nanti akan berpengaruh pada angka kemiskinan di masing-masing daerah,” jelasnya.

Khofifah menekankan bahwa dengan ketersediaan beras melimpah di Jawa Timur, tantangan utama bukanlah pada produksi, melainkan distribusi. Untuk itu, ia meminta para kepala daerah lebih intensif turun langsung ke lapangan guna mengawasi jalannya distribusi.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengakui bahwa distribusi beras medium sempat menghadapi kendala, salah satunya karena kasus beras oplosan yang membuat Bulog menahan distribusi. Namun, ia memastikan bahwa persoalan tersebut kini telah selesai.

“Tapi ini sekarang sudah beres, tinggal packaging,” ujar Zulkifli.

Ia pun memerintahkan Bulog agar distribusi beras medium dilakukan langsung ke pasar tradisional, bukan lagi hanya melalui operasi pasar. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mudah mengakses beras medium yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan.