Jalan Baru Aceh: Membangun Ekonomi dari Kacamata Wilayah

Peran Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah dalam Pemulihan Aceh

Ketika kita membaca proyeksi Bank Indonesia bahwa ekonomi Aceh diprediksi pulih di semester kedua 2026 dan tumbuh di kisaran 4,4 hingga 4,5 persen, optimisme itu seperti oase di tengah gersangnya pascabencana. Namun, bagi kita yang mencintai tanah Serambi Mekkah, angka hanyalah angka jika tidak dibarengi dengan strategi besar.

Bencana banjir bandang dan tanah longsor akhir November 2025 telah mengajarkan kita sebuah ironi: saat wilayah lain bisa fokus pada akselerasi, Aceh harus menarik napas dalam-dalam untuk sekadar bangkit. Dengan 32.084 rumah rusak berat dan 91.703 jiwa mengungsi di Aceh, pertanyaan besarnya bukan hanya kapan kita pulih, tetapi menjadi apa kita setelah pulih?

Di sinilah pentingnya kita merefleksikan diri pada Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah. Teori ini bukan sekadar wacana akademik di menara gading, melainkan sebuah cermin untuk melihat apakah langkah pembangunan Aceh sudah tepat sasaran. Dengan kerangka teori ini, kita bisa membedah peluang besar yang sedang di depan mata, sekaligus mengantisipasi jebakan yang bisa membuat kita kembali terpuruk.

Pertama: Teori Basis Ekonomi – Mengapa Kita Harus Berhenti Menjadi "Penjual Bahan Mentah"

Teori Basis Ekonomi mengajarkan bahwa denyut nadi pertumbuhan wilayah terletak pada sektor basis, yaitu sektor yang berorientasi ekspor keluar wilayah. Sektor inilah yang menarik uang dari luar untuk menghidupi ekonomi lokal. Sayangnya, selama ini kita seperti raksasa yang tidur. Pemerintah Provinsi Aceh melalui Bappeda baru-baru ini mengakui bahwa kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB kita hanya 4,71 persen, jauh di bawah rata-rata nasional. Artinya, kita masih terjebak sebagai pengekspor bahan mentah dengan nilai tambah minim.

Kabar baiknya, arah pembangunan kini mulai menoleh pada sektor basis. Fokus pada industri pengolahan dan peningkatan ekspor dalam RPJM 2025-2029 adalah langkah revolusioner jika dijalankan dengan sungguh-sungguh. Bayangkan jika hilirisasi pertanian, perikanan, dan sumber daya alam kita digenjot. Investasi infrastruktur yang tengah direncanakan, seperti pembangunan terowongan Geurute yang mendapatkan perhatian khusus Presiden, harus dipastikan terintegrasi untuk mengangkut produk jadi bukan sekadar bahan mentah dari pelabuhan.

Namun, kritik terhadap teori ini juga harus kita waspadai. Terlalu fokus pada sektor basis kerap melupakan sektor non-basis (lokal) yang menjadi penyerap tenaga kerja utama. Jangan sampai pabrik-pabrik besar berdiri, tetapi warung kopi dan pasar tradisional kita mati karena tidak ada putaran uang di level akar rumput.

Kedua: Teori Polarisasi dan Cumulative Causation – Menghindari "Kutukan" Banda Aceh

Teori Polarisasi dan Cumulative Causation dari Gunnar Myrdal memberikan kita peringatan keras. Teori ini mengatakan bahwa pertumbuhan cenderung terkonsentrasi di wilayah yang sudah maju, menarik sumber daya dari wilayah belakang, sehingga si kaya makin kaya dan si miskin makin tertinggal. Dalam konteks Aceh, kita harus jujur mengakui bahwa pembangunan selama ini terkonsentrasi di pesisir timur dan Banda Aceh.

Pasca bencana, ancaman polarisasi ini nyata. Dana rekonstruksi dan rehabilitasi yang mengucur deras mulai dari dana stimulan Rp60 juta untuk rumah rusak berat hingga pembangunan infrastruktur berisiko hanya dinikmati oleh wilayah-wilayah yang memiliki akses informasi dan birokrasi yang cepat. Sementara itu, wilayah terdampak seperti Aceh Utara dengan 33.261 pengungsi bisa jadi hanya kebagian remah-remah jika koordinasi tidak kuat.

Pemerintah kota se-Komwil I APEKSI yang baru saja menggelar pertemuan di Banda Aceh dengan tema "Kota Tangguh, Fiskal Kuat dan Kolaborasi Erat" harus menjadi garda terdepan untuk memastikan spillover effect. Jangan sampai pembangunan hanya menjadi "pulau-pulau modernitas" di tengah lautan keterbelakangan. Pembangunan jalan dan konektivitas yang dijanjikan Presiden Prabowo harus mampu memecah konsentrasi ekonomi, bukan malah menyedot sumber daya dari daerah lain ke pusat.

Ketiga: Teori Perkembangan Wilayah – Investasi yang Paling Mahal Adalah Manusia

Puncak dari semua teori bermuara pada satu kata: manusia. Teori Perkembangan Wilayah modern menekankan bahwa infrastruktur fisik tidak ada artinya tanpa infrastruktur sosial, yaitu sumber daya manusia yang unggul. Di sinilah kita patut berbesar hati melihat gebrakan pemerintah pusat dan daerah.

Pembangunan Sekolah Dasar dan Menengah Tahap II di enam kabupaten/kota dengan nilai kontrak Rp1,53 triliun adalah bukti nyata bahwa pemerintah memahami pentingnya human capital. Sekolah berasrama yang dilengkapi laboratorium dan pusat pembelajaran digital ini diharapkan menjadi simpul pemulihan sosial-ekonomi. Ini investasi jangka panjang yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Bersamaan dengan itu, antusiasme anak-anak muda Aceh terhadap Seminar Pembukaan Beasiswa LPDP 2026 di Universitas Syiah Kuala menunjukkan bahwa kita tidak kekurangan bakat. Fokus LPDP pada talent development, industrialisasi, dan program STEM/SHARE adalah jawaban atas kebutuhan tenaga kerja terampil untuk sektor industri pengolahan yang kita canangkan. Kolaborasi antara pemerintah daerah, kampus, dan LPDP harus diperkuat. Jangan sampai anak-anak terbaik Aceh kembali pulang hanya untuk menganggur karena lapangan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan keahlian mereka.

Membangun Aceh Sebagai Sebuah Sistem

Jadi, bagaimana seharusnya kita membangun Aceh?

Pertama, dengan memperkuat sektor basis secara terintegrasi. Hilirisasi industri harus menjadi komando tertinggi, namun dipastikan memberikan efek berganda bagi usaha mikro dan sektor informal.

Kedua, dengan menciptakan simpul-simpul pertumbuhan baru di seluruh Aceh. Pembangunan infrastruktur konektivitas harus diarahkan untuk mendistribusikan kemakmuran, bukan mengerucutkannya. Pemerintah kabupaten/kota harus proaktif, jangan hanya jadi penonton di rumah sendiri.

Ketiga, dengan menjadikan manusia sebagai episentrum pembangunan. Program rehabilitasi pascabencana jangan hanya berhenti pada membangun rumah, tetapi membangun penghuni rumah yang berdaya saing.

Tantangan ke depan tidak ringan. Upah minimum yang belum ditetapkan karena status darurat bencana bisa menjadi dilema: di satu sisi melindungi daya beli, di sisi lain menjaga iklim investasi. Namun, dengan pijakan teori yang kokoh dan data yang akurat, Aceh memiliki peta jalan untuk bangkit. Bencana telah meratakan banyak hal, mari kita pastikan kita membangun kembali bukan hanya apa yang dulu ada, tetapi sesuatu yang jauh lebih baik: Aceh yang mandiri, berdaulat secara ekonomi, dan berkeadilan.