JPPI dan Epidemiolog Soroti Kematian Siswa KBB, Minta Investigasi Mandiri Kasus Dugaan MBG

AIOTrade App AIOTrade App

AIOTRADE

Trading Autopilot menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) yang membantu Anda melakukan trading di market spot (Bukan Future) secara otomatis di Binance & Bitget dengan cepat, mudah, dan efisien.

Binance Bitget

Mengapa Trading Crypto Menggunakan Aio Trade?

Aio Trade cocok digunakan untuk semua kalangan, baik Trader Pemula, Profesional, maupun Investor.

24/7 Trading

Aio Trade bekerja sepanjang waktu tanpa henti.

Cepat & Efisien

Menganalisa kondisi pasar secara otomatis.

Strategi AI

Menggunakan AI untuk strategi profit maksimal.

Fitur Timeframe

Memantau harga sesuai timeframe pilihan.

Manajemen Risiko

Mengelola modal otomatis untuk minim risiko.

Averaging & Grid

Teknik Averaging & Grid dioptimalkan AI.

JPPI dan Epidemiolog Soroti Kematian Siswa KBB, Minta Investigasi Mandiri Kasus Dugaan MBG

Kematian Siswa yang Diduga Terkait Makan Bergizi Gratis

Meskipun pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyangkal keterkaitan kematian Bunga Rahmawati (17), seorang siswa SMKN 1 Cihampelas, dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), dugaan tersebut tidak bisa sepenuhnya diabaikan. Bunga mungkin saja menyembunyikan gejala keracunan atau keluarga tidak memperhatikan kondisinya secara lengkap.

Menurut Pandu Riono, epidemiolog dan pengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Bunga mengeluhkan pusing setelah mengonsumsi dua porsi MBG yang dibagikan di sekolah. Ia mengatakan bahwa gejala awal bisa saja tidak terlihat jelas oleh keluarga. Hal ini disebabkan karena Bunga tinggal bersama kakak dan adiknya, sementara orangtuanya bekerja di luar daerah.

Dalam laporan kronologis kejadian Dinas Kesehatan KBB Nomor: 400.7.7.1/X.1.1/P2P, disebutkan bahwa Bunga mengonsumsi MBG karena temannya tidak makan. Saat pulang ke rumah pada pukul 14.00, ia mengeluh sedikit pusing. Pandu menilai, keluarga hanya melihat gejala secara umum dan tidak memperhatikan lebih dalam.

Jika ada jeda waktu antara konsumsi MBG dan timbulnya gejala, kemungkinan besar bakteri masih bisa muncul hingga hari kelima. Pandu menekankan bahwa dugaan keracunan MBG tidak boleh dianggap ringan. Semua siswa yang mengonsumsi MBG harus diperiksa, baik yang bergejala maupun tidak. Gejala bisa muncul cepat atau lambat, sehingga perlu pemeriksaan menyeluruh.

Pandu juga menyoroti pentingnya izin dan sertifikat kelayakan dari Dinas Kesehatan untuk semua dapur/SPPG. Jika ada kasus dugaan keracunan, pemerintah daerah tidak boleh menghindar. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi diminta membuat surat untuk menghentikan semua dapur/SPPG agar dilakukan evaluasi. Surat ini kemudian ditembuskan ke Badan Gizi Nasional (BGN).

Selain itu, dapur/SPPG yang bermasalah harus ditunda izinnya dan diminta membuat makanan yang terus dites. "Ada fase uji coba," kata Pandu.

Investigasi yang Transparan dan Independen

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menegaskan perlunya investigasi menyeluruh, transparan, dan independen terhadap kematian Bunga Rahmawati. Menurut Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji, ada tiga alasan mengapa kasus ini diduga terkait MBG:

  1. Korelasi waktu: Bunga merupakan bagian dari sekolah yang sebelumnya mengalami kasus keracunan massal akibat MBG pada 24 September 2025.
  2. Gejala klinis: Korban mengalami muntah, kejang, dan mulut berbusa, yang merupakan gejala khas dari keracunan MBG.
  3. Kambuhnya korban: Beberapa hari setelah kasus keracunan massal, puluhan siswa yang sembuh kembali mengalami gejala serupa.

JPPI menuntut BGN membentuk tim investigasi independen yang melibatkan ahli forensik, lembaga kesehatan, dan masyarakat sipil. Hasil investigasi harus diumumkan secara terbuka kepada publik. JPPI juga meminta Presiden Prabowo tidak meremehkan kasus MBG sebagai "persentase kecil" karena menyangkut nyawa anak.

Opsi Autopsi

Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan bahwa kematian Bunga tidak terkait dengan MBG. Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan bahwa pihak keluarga menolak opsi autopsi. "Kita serahkan ke pemerintah setempat yang menyampaikan ya," ujarnya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyerahkan pendalaman kasus kepada aparat penegak hukum. "Biarkan itu didalami oleh aparat penyidik dan kemudian didalami oleh hasil forensik," ujarnya singkat.