Kapolda Jabar Perangi Pungli dan Premanisme di Tempat Kerja

Kapolda Jabar Tegaskan Komitmen Perang Terhadap Pungli dan Premanisme

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Rudi Setiawan, kembali menegaskan komitmennya dalam perang terhadap segala bentuk praktik pungutan liar dan premanisme yang meresahkan di lingkungan kerja. Hal ini disampaikan oleh Rudi dalam arahannya pada Apel Buruh Kamtibmas Tahun 2025 di Mapolda Jabar di Jalan Sukarno Hatta, Kota Bandung, Selasa 11 November 2025.

“Saya sama sekali tidak pernah melindungi adanya praktik-praktik premanisme di lingkungan kerja rekan-rekan sekalian. Nanti silakan untuk diadukan apabila ada praktik-praktik premanisme,” ucap Rudi.

Ia mengapresiasi deklarasi tekad dukungan kamtibmas yang dibacakan oleh perwakilan buruh. Rudi juga menggaungkan slogan “Sauyunan Jaga Lembur” (Bersama-sama Menjaga Kampung Halaman) sebagai filosofi keamanan di Jawa Barat.

“Bumi Jawa Barat ini harus dijaga bersama-sama. Tidak bisa oleh polisi saja, tidak bisa oleh TNI saja, semuanya harus ikut menjaga Jawa Barat,” tuturnya.

Rudi berterima kasih atas komitmen buruh untuk mendukung tugas kepolisian. Ia juga mengingatkan masyarakat buruh untuk memanfaatkan layanan kepolisian bebas pulsa jika menemukan gangguan keamanan.

“Kami punya 110. Silakan di mana pun rekan-rekan berada, apabila melihat, mengetahui adanya peristiwa yang terkait tindak pidana, silakan pencet 110 di handphone-nya masing-masing, tanpa bayar,” kata Rudi.

Dalam kesempatan tersebut, Rudi menegaskan bahwa jaminan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtbmas) yang kondusif adalah kunci utama untuk mewujudkan kesejahteraan buruh di Jawa Barat.

Menurut Rudi, komitmen kepolisian untuk menciptakan iklim investasi yang aman atau safe investasi di Jawa Barat selaras dengan upaya kolektif untuk meningkatkan taraf hidup para pekerja.

“Saya cukup memahami apa yang diinginkan oleh teman-teman buruh semua. Teman-teman buruh tidak menginginkan apa-apa, yang hanya diinginkan cuma satu, kesejahteraan,” ujar Rudi Setiawan.

Rudi menjelaskan bahwa Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah buruh terbanyak di Indonesia. Hal ini, menurutnya, adalah aset luar biasa yang harus dijaga, dilindungi, dan dimajukan kesejahteraannya agar dapat bekerja dengan baik dan meningkatkan produktivitas.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Rudi juga membeberkan sejumlah komitmen tegas dari institusinya. “Komitmen Polda Jabar lainnya adalah dari awal kita berkomitmen, yaitu safe investasi. Tidak ada yang boleh mengganggu investasi di Jawa Barat,” katanya.

Rudi pun memaparkan bahwa investasi yang aman dan berjalan lancar akan secara langsung menumbuhkan perekonomian di Jawa Barat. “Akhirnya, insyaallah, buruh akan sejahtera,” katanya.

Upaya Menciptakan Lingkungan Kerja yang Aman dan Produktif

Pemerintah dan lembaga terkait di Jawa Barat terus berupaya keras untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan memperkuat kerja sama antara pihak kepolisian, TNI, serta masyarakat buruh.

• Dalam rangka memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat, pihak kepolisian menyediakan layanan darurat 24 jam.
• Layanan ini dapat diakses melalui nomor 110, yang bisa dihubungi kapan saja tanpa biaya pulsa.
• Polda Jabar juga aktif dalam melakukan sosialisasi tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja.

Selain itu, Polda Jabar juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, maka potensi tindakan kriminal seperti pungli dan premanisme dapat diminimalkan.

Keberhasilan Investasi sebagai Kunci Kesejahteraan Buruh

Investasi yang aman dan stabil menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang kesejahteraan buruh di Jawa Barat. Polda Jabar berkomitmen untuk menjaga lingkungan investasi yang kondusif, sehingga para investor merasa nyaman dan percaya untuk berinvestasi di wilayah ini.

• Keamanan dan stabilitas politik menjadi prioritas utama dalam menarik investasi.
• Polda Jabar juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga ekonomi untuk memastikan bahwa investasi berjalan lancar.
• Dengan adanya investasi yang berkembang, maka lapangan kerja dan pendapatan masyarakat akan meningkat.