Kebijakan Kapolri tentang Stabilitas Nasional dan Peran Masyarakat
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyoroti pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dalam konteks pembangunan nasional. Ia menyampaikan pernyataannya saat menghadiri acara Dialog Publik Polri 2025 di gedung PTIK-STIK, Jakarta Selatan, pada Senin (29/9). Dalam kesempatan tersebut, ia mengingatkan bahwa kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus hingga awal September 2025 lalu tidak hanya berdampak pada kerusakan infrastruktur dan korban jiwa, tetapi juga mengganggu perekonomian nasional.
Menurut Sigit, Indonesia dikenal sebagai negara demokratis yang memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi mereka. Namun, ia menegaskan bahwa ada tanggung jawab bersama dalam menjaga proses demokrasi tersebut agar tetap berjalan secara damai dan tertib. "Kerusuhan yang terjadi pada akhir bulan Agustus hingga awal bulan September kemarin tentunya berdampak pada instabilitas Kamtibmas dan dapat mengganggu perekonomian nasional, termasuk timbulnya kekhawatiran kalangan investor yang akan berinvestasi di Indonesia," ujar Kapolri.
Dampak Kerusuhan yang Signifikan
Dampak dari kerusuhan tersebut terasa sangat nyata. Tidak hanya merusak fasilitas publik, seperti gedung DPR dan markas polisi di berbagai daerah, tetapi juga menimbulkan korban jiwa. Di samping itu, masyarakat juga mengalami kerugian yang bersifat immateriil, seperti rasa takut, kekhawatiran, dan trauma akibat kejadian tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kerusuhan bukan sekadar masalah fisik, tetapi juga memengaruhi psikologis masyarakat secara luas.
Sigit menekankan bahwa kebebasan berpendapat harus dijalankan dengan cara yang bertanggung jawab. "Untuk itu, penting bagi kita memastikan bahwa kebebasan berpendapat dijalankan secara tertib, damai, dan bertanggung jawab," jelasnya. Ia menilai bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menjaga keharmonisan sosial dan menjauhi tindakan yang bisa memicu konflik.
Penanganan Pelaku Provokasi
Selain itu, Sigit menyampaikan bahwa ratusan orang diamankan karena terlibat dalam perusakan selama aksi demonstrasi. Beberapa individu yang dianggap sebagai provokator telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Langkah ini dilakukan untuk menegaskan bahwa tindakan anarkis dan provokatif tidak akan dibiarkan berlangsung tanpa konsekuensi.
Pernyataan Kapolri ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat bahwa kebebasan berpendapat harus diiringi dengan kesadaran akan tanggung jawab. Dengan demikian, kebijakan dan tindakan yang diambil oleh aparat kepolisian bertujuan untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus hingga awal September 2025 menunjukkan betapa pentingnya menjaga harmoni sosial dan keamanan. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan bahwa kebebasan berpendapat harus dijalankan dengan cara yang damai dan bertanggung jawab. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku provokasi menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi seluruh masyarakat. Dengan langkah-langkah seperti ini, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan peran mereka dalam menjaga kedamaian dan kemajuan bangsa.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!