Kejagung dan Kementerian PKP Tandatangani MoU Bantuan Hukum Program Pengadaan Lahan Tinggal

Kerja Sama Kementerian Perumahan dan Kejaksaan Agung dalam Penyediaan Lahan Tempat Tinggal

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Agung. MoU ini bertujuan untuk memperkuat pendampingan hukum dalam program penyediaan lahan tempat tinggal. Hal ini menjadi langkah penting dalam memastikan pelaksanaan kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan bahwa kerja sama ini mencakup berbagai aspek, termasuk pertukaran data dan informasi, pemberian bantuan hukum, dukungan penegakan hukum, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, MoU ini juga mencakup pemulihan aset, pencegahan tindak pidana korupsi, dan pengamanan pembangunan strategis.

“MoU ini adalah yang pertama kali tentang upaya-upaya teman-teman dari Datun (Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara) untuk kerja sama perbaikan administrasi dari perjanjian LO (Legal Opinion) dan lain-lain,” ujarnya di Gedung Kejaksaan Agung, Selasa (22/9/2025).

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan dapat memicu pihak Kejaksaan Agung dalam memproses perkara yang terkait dengan pembangunan perumahan. Burhanuddin menyampaikan bahwa masih ada beberapa proyek yang mangkrak atau tidak sesuai dengan rencana awal.

“Ada beberapa perkara yang speknya kurang atau tidak seperti dalam perjanjian,” tambahnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan setidaknya 15 kasus yang terjadi di lingkungan kementerian tersebut. Dari jumlah tersebut, 5 di antaranya merupakan tindak pidana korupsi, sedangkan sisanya adalah tindak pidana umum. Dari belasan kasus tersebut, beberapa sudah memiliki putusan dari Pengadilan.

“Dan itu semua dengan support yang luar biasa dari bapak Jaksa Agung sehingga kami merasakan benar-benar manfaatnya dan dampak dari supervisi Kejaksaan Agung di tempat kami,” ujar Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait.

Selain itu, Ara juga mengatakan bahwa Jaksa Agung sempat memberikan arahan agar kerja sama ini tidak hanya berbentuk administrasi, tetapi juga tindakan nyata di lapangan. Ia menilai bahwa model kerja sama ini sangat relevan karena Jaksa Agung menginginkan tindakan konkret, bukan sekadar MoU semata.

Ruang Lingkup Kerja Sama yang Dijalankan

Beberapa poin utama dalam kerja sama ini meliputi:

• Pertukaran Data dan Informasi: Pihak Kementerian PKP dan Kejaksaan Agung akan saling berbagi data dan informasi terkait proyek-proyek yang sedang berlangsung.
• Bantuan Hukum dan Pertimbangan Hukum: Kejaksaan Agung akan memberikan bantuan hukum kepada kementerian dalam menjalankan program penyediaan lahan tempat tinggal.
• Dukungan Penegakan Hukum: Kejaksaan Agung akan mendukung proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang terkait dengan proyek perumahan.
• Peningkatan Kapasitas SDM: Kementerian PKP akan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan yang disediakan oleh Kejaksaan Agung.
• Pemulihan Aset: Proses pemulihan aset yang diperoleh secara tidak sah akan dilakukan bersama-sama.
• Pencegahan Korupsi: Langkah-langkah pencegahan tindak pidana korupsi akan diterapkan dalam seluruh tahapan proyek.
• Pengamanan Pembangunan Strategis: Proyek-proyek strategis akan diawasi dan dijaga keberlanjutannya.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih efektif dan efisien dalam penyediaan lahan tempat tinggal. Selain itu, kerja sama ini juga menjadi bentuk komitmen bersama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.