Kemenhaj Kolaborasi dengan IPB Bangun Ekosistem Ekonomi Haji

Kementerian Haji dan Umrah Berupaya Membangun Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) sedang menyusun cetak biru yang bertujuan untuk membangun ekosistem ekonomi haji dan umrah. Langkah ini dilakukan melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU), yang bekerja sama dengan IPB University. Tujuan utamanya adalah untuk mengubah paradigma pengelolaan haji dari sekadar menjadi cost center menjadi profit center yang mampu memberikan nilai tambah ekonomi secara terukur dan berkelanjutan.

Menurut Dirjen PE2HU, Jaenal Effendi, pengembangan ekosistem ini merupakan mandat dari UU Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah serta Perpres Nomor 92 Tahun 2025. Penguatan cetak biru ini menjadi fondasi agar pengelolaan haji tidak hanya berorientasi pada layanan, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi yang terintegrasi dan berdampak luas.

Pilar-Pilar Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah

Ekosistem ekonomi haji akan mencakup beberapa pilar penting, seperti transportasi dan logistik, akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan dan bimbingan ibadah, efisiensi digital, produk halal, serta keuangan syariah inovatif. Dengan jumlah jamaah haji Indonesia yang mencapai 221.000 orang setiap tahun, potensi nilai ekonominya sangat besar. Oleh karena itu, diperlukan integrasi rantai pasok serta pelibatan pelaku usaha nasional secara sistematis.

IPB University berperan dalam memperkuat substansi akademik dan teknis cetak biru, khususnya pada pilar konsumsi pangan dan inovasi berbasis teknologi. Rektor IPB University Alim Setiawan Slamet menyatakan kesiapan kampusnya menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi haji berbasis sains.

Kontribusi IPB dalam Pembangunan Ekosistem

Beberapa kontribusi konkret yang bisa diberikan IPB antara lain penyusunan standar gizi jamaah berbasis evidence. Selain itu, IPB juga akan mengembangkan produk pangan rendah indeks glikemik dan tahan distribusi, serta penerapan smart traceability berbasis AI dan teknologi digital untuk menjamin mutu dan keamanan pangan.

FGD ini juga merumuskan model kolaborasi antara kementerian, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan UMKM dalam membangun rantai nilai ekonomi haji yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Kolaborasi untuk Masa Depan yang Lebih Baik

Dalam proses penyusunan cetak biru, IPB akan berkontribusi dalam penyusunan naskah akademik dan penguatan cetak biru, termasuk melalui standar gizi dan formulasi menu jamaah, inovasi produk pangan adaptif, serta pengembangan sistem rantai pasok berbasis teknologi. Dengan kolaborasi ini, diharapkan ekosistem ekonomi haji dan umrah dapat berkembang secara harmonis dan berkelanjutan.

Inovasi Teknologi dalam Pelayanan Haji

Salah satu fokus utama dalam pembangunan ekosistem ekonomi haji adalah penerapan teknologi digital. Hal ini mencakup efisiensi digital, seperti sistem pendaftaran online, manajemen data jamaah, dan pelacakan perjalanan haji. Teknologi ini akan membantu meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan keandalan serta keamanan selama masa ibadah.

Selain itu, penggunaan teknologi AI dalam sistem traceability akan memudahkan pengawasan kualitas produk pangan yang disediakan kepada jamaah. Hal ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan jamaah dan memenuhi standar halal serta kebersihan.

Pelibatan Pelaku Usaha dan UMKM

Pelibatan pelaku usaha nasional dan UMKM juga menjadi bagian penting dari rencana ini. Dengan adanya integrasi rantai pasok, pelaku usaha dapat berkontribusi dalam menyediakan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan jamaah haji. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga memberikan peluang bagi UMKM untuk berkembang secara ekonomi.

Dengan kerja sama yang kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, pelaku usaha, dan UMKM, diharapkan ekosistem ekonomi haji dan umrah dapat menjadi contoh sukses dalam pengelolaan kegiatan keagamaan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi perekonomian nasional.