OKE FLORES.COM - Kementerian Koperasi (Kemenkop) menegaskan komitmennya untuk terlibat aktif dalam pemulihan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pascabencana. Setelah masa tanggap darurat berakhir, fase pemulihan dinilai menjadi tahap krusial yang akan menentukan keberlanjutan kehidupan ekonomi masyarakat terdampak.
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menyampaikan bahwa Kemenkop mengambil peran strategis dalam mendampingi koperasi agar dapat kembali beroperasi dan menjadi motor penggerak ekonomi lokal.
“Kami akan terus melakukan pendampingan bagi koperasi-koperasi yang terdampak bencana, baik koperasi yang sudah ada maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” ujar Farida saat mewakili Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Rabu 7 Januari 2026.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri sejumlah menteri dan pimpinan kementerian/lembaga, di antaranya Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, serta Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Riza Patria.
Dalam forum tersebut, disepakati pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana berjalan terarah dan berkelanjutan.
Berdasarkan data sementara, jumlah koperasi dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang terdampak bencana cukup signifikan. Di Aceh, tercatat 19 koperasi eksisting dan 27 Kopdes/Kel Merah Putih terdampak. Sementara di Sumatra Utara terdapat 9 koperasi eksisting dan 20 Kopdes, serta di Sumatra Barat terdapat 7 koperasi eksisting dan 9 Kopdes.
Kemenkop memastikan seluruh koperasi tersebut akan mendapatkan pendampingan agar dapat kembali produktif dan berkontribusi bagi ekonomi masyarakat setempat.
Wamenkop Farida menjelaskan bahwa percepatan pembangunan gerai, gudang, serta sarana pendukung Kopdes/Kel Merah Putih menjadi salah satu prioritas utama. Proses pembangunan akan menerapkan skema padat karya, sehingga masyarakat setempat dapat terlibat langsung.
“Skema padat karya ini tidak hanya mempercepat rehabilitasi, tetapi juga memberikan penghasilan langsung bagi warga terdampak,” jelasnya.
Selain pembangunan fisik, Kemenkop juga menyiapkan program pendampingan keterampilan bagi anggota koperasi dan masyarakat yang sebelumnya memiliki usaha produktif. Peningkatan kapasitas dan keterampilan diharapkan menjadi modal penting untuk membangun kembali usaha pascabencana.
“Pendampingan peningkatan skill akan menjadi bekal pengembangan usaha di koperasi desa, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi lokal,” tambah Farida.
Dari sisi pembiayaan, Kemenkop melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) memberikan relaksasi kredit bagi koperasi terdampak yang sebelumnya menerima pembiayaan. Relaksasi berupa penundaan pembayaran kredit hingga satu tahun diberikan agar koperasi memiliki ruang untuk memulihkan usahanya.
Dalam rapat koordinasi tersebut juga dibahas integrasi bantuan lintas kementerian dan lembaga. Penyaluran bantuan sosial ke depan akan melibatkan koperasi sebagai salah satu jalur distribusi agar bantuan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi ekonomi masyarakat.
Sebagai langkah konkret di lapangan, Kemenkop telah mendirikan posko koperasi di beberapa wilayah terdampak, antara lain Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, dan Agam. Posko ini berfungsi sebagai pusat konsultasi, pendampingan usaha, serta penyaluran bantuan logistik seperti makanan dan air bersih.
Sementara itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya pendataan aset sebagai fondasi pemulihan ekonomi.
“Pendataan aset dan recovery aset akan kita dorong melalui pemerintah daerah agar aset yang ada dapat kembali produktif,” ujar Muhaimin.
Ia juga mengungkapkan rencana pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pemberdayaan Pasca Bencana yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Melalui koordinasi ini, pemerintah optimistis sinergi antara negara, filantropi, dan sektor swasta mampu mempercepat pemulihan ekonomi serta meningkatkan produktivitas masyarakat Sumatra pascabencana.***
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar