Kemlu RI dan Kemenko Polhukam Perkuat Kolaborasi Tangani TPPO di Asia Tenggara

Peran Pemerintah dalam Mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat koordinasi antarlembaga untuk menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI), khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI), beberapa kementerian dan lembaga terkait menggelar forum pelindungan WNI/PMI serta pencegahan dan penanganan kasus TPPO. Forum ini diikuti oleh perwakilan RI di kawasan Asia Tenggara, dengan kegiatan yang berlangsung dari 11 hingga 13 November 2025.

Forum tersebut dilaksanakan di beberapa lokasi penting seperti KBRI Singapura, KJRI Johor Bahru, serta Pelabuhan Pasir Gudang dan Pelabuhan Stulang Laut di Malaysia. Tujuan utama dari forum ini adalah memperkuat koordinasi regional guna melindungi WNI, terutama PMI, dari ancaman kejahatan lintas batas negara.

TPPO sebagai Kejahatan Luar Biasa

Duta Besar RI untuk Singapura, Suryo Pratomo, membuka forum dengan menekankan pentingnya meningkatkan kualitas PMI di Singapura, baik sebagai pekerja domestik maupun caregiver. Namun, ia juga menyampaikan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah TPPO. Menurutnya, saat ini tercatat sebanyak 1.617 kasus TPPO di Asia Tenggara, yang menunjukkan betapa besar ancaman kejahatan ini.

"Gugus tugas kita harus bekerja lebih keras untuk menangani kejahatan lintas batas ini," ujarnya. Hal senada disampaikan oleh Asisten Deputi Kerja Sama ASEAN Kemenko Polhukam, Nur Rohmah, yang menegaskan bahwa TPPO adalah kejahatan luar biasa yang melanggar hak asasi manusia. Ia menyatakan bahwa Indonesia saat ini berada dalam situasi darurat TPPO, sehingga koordinasi gugus tugas harus diperkuat karena jaringan pelaku sangat terstruktur dan beroperasi lintas batas negara.

Pendekatan Berbasis Manusia dalam Penanganan TPPO

Wakil Menteri KemenPPPA, Veronica Tan, menekankan pendekatan berbasis manusia (people-oriented) dalam penanganan TPPO. Ia menyebut bahwa faktor ekonomi adalah akar masalah utama migrasi ilegal dan perdagangan orang. Banyak perempuan tergoda untuk menggunakan jalur non-prosedural karena kesulitan memenuhi syarat untuk bekerja secara legal.

"Negara harus menyediakan akses yang aman agar mereka bisa bekerja secara legal dan kembali ke daerah asal sebagai 'champion'," katanya. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan solusi jangka panjang bagi para calon PMI yang rentan terkena ancaman TPPO.

Komitmen KP2MI dalam Perlindungan PMI

KP2MI juga menegaskan komitmennya untuk hadir dari hulu ke hilir dalam proses migrasi. Direktur Kepulangan dan Rehabilitasi KP2MI, Seriulina, menjelaskan langkah-langkah konkret yang telah diambil, termasuk penyediaan 20 helpdesk dan 6 lounge di bandara untuk mendampingi pekerja migran hingga penerbangan terakhir.

Selain itu, KP2MI mendorong program pencegahan TPPO dari hulu melalui Desa Migran Emas. "Melalui 10 pilar Desa Migran Emas, pencegahan dimulai dari desa, menyentuh akar permasalahan ekonomi dan sosial. Layanan ini tersedia untuk calon PMI, PMI aktif, purna PMI, dan keluarga mereka," tambah Seriulina.

Langkah Konkret untuk Tata Kelola Migrasi yang Aman

Forum Pelindungan PMI di Asia Tenggara ini merupakan langkah konkret untuk memperkuat tata kelola migrasi yang aman, tertib, dan bermartabat. Melalui kolaborasi lintas kementerian dan dukungan aktif KP2MI, komitmen pelindungan WNI/PMI dari hulu hingga hilir ekosistem migrasi dapat terwujud secara optimal. Dengan upaya bersama, diharapkan ancaman TPPO dapat diminimalisir dan perlindungan terhadap PMI semakin kuat.