Kepala BGN: MBG Berpotensi Konflik, Perlu Pemeriksaan

JAKARTA, news.aiotrade.app
- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, merespons temuan Ombudsman RI terkait potensi konflik kepentingan dalam penetapan mitra yayasan dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menegaskan bahwa isu tersebut merupakan ranah investigasi dan harus berdasarkan pemeriksaan mendalam.
“Ya, itu nanti. Itu urusannya kayak gitu-gitu tuh urusannya berdasarkan investigasi ya,” kata Dadan saat ditemui di gedung Kementerian Kesehatan, Kamis (2/10/2025).

Ombudsman RI sebelumnya menilai tata kelola penetapan mitra yayasan dan SPPG dalam MBG tidak transparan dan rawan konflik kepentingan. Lembaga pengawas pelayanan publik itu mengungkap adanya potensi maladministrasi yang bisa menggerus kepercayaan masyarakat terhadap program prioritas pemerintah tersebut.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menyebut persoalan muncul sejak tahap verifikasi. Dari total 60.500 yayasan yang mendaftar, masih ada 9.632 yayasan yang hingga kini belum mendapat kepastian status. Kondisi ini terjadi karena ketiadaan standar waktu pelayanan, sehingga ribuan yayasan terjebak dalam ketidakpastian hukum.

“Permasalahan ini muncul dalam proses penetapan mitra yayasan dan SPPG. Dari 60.500 yayasan yang mendaftar, banyak yang terhambat pada tahap verifikasi. Bahkan hingga kini masih terdapat 9.632 yayasan yang menunggu kepastian,” ucap Yeka.

Ombudsman juga mengingatkan bahwa ketiadaan standar waktu dan lemahnya mekanisme verifikasi membuka ruang maladministrasi. Lebih jauh, ia menemukan indikasi adanya yayasan yang berafiliasi dengan jejaring politik. Hal ini dinilai berisiko tinggi karena bisa menimbulkan konflik kepentingan dan membuka celah penyalahgunaan wewenang.

“Kajian Ombudsman juga mengidentifikasi adanya potensi afiliasi sejumlah yayasan dengan jejaring politik yang beresiko menimbulkan konflik kepentingan, serta membuka peluang penyalahgunaan wewenang,” beber Yeka.

SPPG sendiri dirancang untuk mendukung pelaksanaan MBG yang ditujukan meningkatkan gizi masyarakat, terutama kelompok rentan. Namun, Ombudsman menilai kelemahan tata kelola yang ada saat ini dapat mendistorsi tujuan mulia program, sekaligus meruntuhkan kepercayaan publik jika tidak segera dibenahi.

Tantangan dalam Pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil. Namun, implementasinya terbentur oleh beberapa tantangan yang serius. Salah satu masalah utamanya adalah ketidaktelitian dalam proses seleksi mitra yayasan dan SPPG.

• Proses Verifikasi yang Tidak Transparan
  Pengawasan yang kurang ketat selama tahap verifikasi membuat banyak yayasan mengalami keterlambatan dalam mendapatkan status resmi. Sebanyak 9.632 yayasan masih menunggu kepastian, yang menunjukkan sistem yang tidak efisien dan tidak jelas.

• Ketiadaan Standar Waktu Pelayanan
  Tanpa adanya standar waktu pelayanan yang jelas, para yayasan terjebak dalam proses yang memakan waktu lama. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan mengurangi kepercayaan terhadap program tersebut.

• Potensi Konflik Kepentingan
  Adanya indikasi yayasan yang memiliki hubungan dengan lingkaran politik menjadi perhatian serius. Ini berpotensi menyebabkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang, yang dapat merusak integritas program.

Solusi yang Diperlukan

Untuk memperbaiki situasi ini, diperlukan langkah-langkah strategis:

• Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas
  Diperlukan sistem yang lebih transparan dalam proses seleksi dan pemberian status kepada yayasan. Dengan transparansi yang baik, masyarakat akan lebih percaya terhadap program tersebut.

• Penyusunan Standar Waktu yang Jelas
  Membuat aturan jelas tentang durasi proses verifikasi akan memastikan semua yayasan mendapatkan layanan secara adil dan cepat.

• Penguatan Mekanisme Verifikasi
  Memperkuat mekanisme verifikasi akan mengurangi risiko kesalahan dan memastikan hanya yayasan yang memenuhi syarat yang terlibat dalam program.

• Pemantauan Afiliasi Yayasan
  Harus dilakukan pemantauan terhadap keterkaitan yayasan dengan lingkaran politik atau organisasi tertentu. Hal ini penting untuk menjaga objektivitas dan menghindari penyalahgunaan wewenang.

Kesimpulan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas gizi. Namun, tantangan dalam pengelolaan dan implementasi masih menjadi kendala utama. Dengan perbaikan sistem dan peningkatan akuntabilitas, program ini dapat berjalan lebih efektif dan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat.